Agung Podomoro Land Lanjutkan Pengerjaan Jalan Inspeksi yang Mangkrak
Dian Ardiansyah Sep 11, 2017 0 Comments

Agung Podomoro Land Lanjutkan Pengerjaan Jalan Inspeksi yang Mangkrak

Jakarta, BisnisPro.Id, – Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya yaitu PT Muara Wisesa Samudera (MWS) berencana melanjutkan kewajiban kontribusi tambahan terkait pembangunan pulau G.

PT Muara Wisesa Samudera (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL), berjanji segera menyelesaikan kontribusi tambahan terkait pembangunan pulau G.

Kontribusi tambahan tersebut merupakan penuntasan pengerjaan jalan inspeksi Kali Apuran, anak Kali Ciliwung, Kali Sekertaris, dan Kali Mookevart, saat ini pengerjaan jalan inspeksi di lokasi-lokasi tersebut akan segera diselesaikan.

Pengerjaan jalan inspeksi di Kali Apuran sempat mengalami pembiaran begitu saja tak terselesaikan, lalu pengerjaan di Kali Gedong Jakarta Utara juga terbengkalai. Hal ini dimanfaatkan oleh warga sekitar oleh keperluan lain seperti kegiatan menjemur pakaian dan lahan pemeliharaan ternak.

Salah satunya di Kali Apuran dimana sebagian jalan belum dibeton. Pengerjaan ditinggal begitu saja oleh kontraktor dan menyisakan jalan berbatu.

Assistant VP Public Relations and GA PT MWS, Pramono, berjanji akan segera menyelesaikan seluruh pengerjaan terkait kontribusi tambahan tersebut, termasuk pengerjaan jalan inspeksi dan pengerukan kali.

“Prinsipnya kami akan mengikuti dan menjalankan setiap ketentuan pemerintah DKI,” kata Pramono ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (10/8/2017) malam.

Hal tersebut ungkap pramono setelah kementrian Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif Pulau G.

Hal itu diungkapkan Pramono setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan akan mencabut sanksi administratif (moratorium) di pulau G.

“Kalau moratoriumnya dicabut dalam waktu dekat ini kamipun akan segera melanjutkan proyek ini sesuai arahan pemerintah,” kata Pramono.

PT MWS selaku pengembang pulau G senantiasa berniat baik mengikuti setiap arahan dan peraturan dari pemerintah. tambah Pramono.

Sebelumnya, Pemprov DKI dan DPRD menagih kontribusi tambahan dari anak-anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) terkait reklamasi pulau setelah Kementerian LHK memastikam segera mencabut moratorium di pulau G.

“Harus dipenuhi lah tambahan kontribusi itu. Apalagi perusahaan (pengembang) itu kan sudah berkomitmen dengan Pemprov DKI,” kata Gamal ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (10/9/2017) siang.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria, mengatakan, akan segera berdiskusi dengan pihak-pihak terkait pengerjaan jalan inspeksi menggunakan dana dari pengembang.

“Akan kami panggil lah sebentar lagi. Pasti itu. Kami ingin tahu seperti apa penjelasannya (terkait mangkrak),” kata Iman ketika dihubungi Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengatakan, berdasarkan keputusan rapat dengan Kementrian Lingkungan Hidup, sanksi administratif  beberapa pulau akan di cabut.

“Untuk awal, kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup, yang akan dicabut adalah sanksi administratif untuk pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah – Agung Sedayu Group). Sebab seluruh syarat administratif sudah dipenuhi,” kata Tuty ketika dihubungi Wartakotalive.com, Minggu (10/8/2017).

Tambahnya, untuk sanksi administratif bagi pulau G (PT Muara Wisesa Samudera – Agung Podomoro Land) juga akan segera dicabut.

“Pihak Kementerian LHK segera meminta percepatan untuk pemenuhan sanksi administratif. Agar cepat selesai dan bisa dicabut sanksi administratifnya,” kata Tuty.

Saat ini dalam waktu dekat, pihaknya tengah menunggu pencabutan sanksi dari Kementrian LHK terkait pulau C dan D. Segera setelah surat keluar, pihaknya akan meneruskannya ke DPRD untuk percepatan penyelesaian raperda terkait pulau reklamasi oleh DPRD DKI..

“Jadi begitu kami terima surat pencabutan sanksi administratif dari menteri, akan segera kami buat draft lagi dari Gubernur ke DPRD untuk menanyakan pembahasan Raperda dan Paripurnanya,” kata Tuty.

“Surat pertama ditanggapi dengan jawaban pembahasan akan dimulai lagi setelah proses hukum rampung. Surat kedua dan ketiga belum ditanggapi sampai sekarang,” jelas Tuty.

Tuty menilai bahwa permasalahan ini sudah mulai menemukan titik terang, karena Mentri LHK segera mencabut sanksi Administratif 3 pulau C, D, dan G.

Menangnya gugatan pengembang pulau G dan Pemrov DKI di Mahkamah Agung membuat segala proses hukum telah rampung dilakukan.

 

Leave a Reply

Leave a facebook comment