Pemerintah Salah Sasaran “Backlog” Rumah Masih Tinggi
Dian Ardiansyah Sep 14, 2017 0 Comments

Pemerintah Salah Sasaran “Backlog” Rumah Masih Tinggi

Jakarta, BisnisPro.ID, – Program Pembangunan Nasional Sejuta Rumah yang sedang gencar digadang-gadang oleh pemerintah sayangnya masih belum terpenuhi (backlog) yang cukup tinggi.

Hal itu berdasarkan dugaan bahwa pemerintah salah dalam menetapkan target peruntukan pembangunan rumah, rumah susun (rusun) atau rumah susun sewa (rusunawa).

Jehansyah Siregar selaku Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) , mengatakan bahwa banyak apartemen yang dibangun pemerintah justru tidak diperuntukan bagi masyarakat yang sama sekali belum mempunyai hunian.

“Contoh yang salah sasaran adalah bangun apartemen murah atau rusunawa untuk pesantren, rusunawa untuk Polisi, rusunawa untuk Universitas dan sebagainya,” ujarnya.

sikap pengkhususkan itu terlihat lantaran apartemen atau rusunawa didirikan di atas lahan milik badan Kepolisian, pesantren atau Universitas. Pada gilirannya ada perlakuan istimewa bagi mereka yang tinggal disana.

Tak jarang pihak swasta sekalu pengembang yang akan menyediakan hunian bagi masyarakat bawah mengalami kesulitan dalam hal perizinan di tingkat daerah. Tambah Jehansyah.

Hal ini merupakan paradoks bila dilihat dari janji pemerintah pusat yang ingin membuat perizinan program ini berjalan dengan cepat, sehingga angka backlog yang sedang kita alami dapat berangsur-angsur berkurang.

“Pembangunan perumahan kita itu tidak terencana dengan baik. Di satu sisi mendorong swasta di depan, namun di sisi lain justru membuka ruang perizinan,” kata dia.

Sementara itu dilain pihak, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin berpendapat bahwa dari 11,4 juta backlog tersebut diantaranya tergolong pada rumah komersial yang tidak memerlukan subsidi.

Sedangkan sebesar 20 persen tergolong pada kategori masyarakat bawah yang seharusnya memang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. kendati demikian walaupun sudah diberi kemudahan untuk kepemilikan melalui fasilitas kredit, mereka tetap tidak mampu melakukan pembelian rumah.

“60 persen sisanya merupakan kalangan menengah yang memerlukan bantuan subsidi,” kata Syarif saat talkshow BTN Golden Property Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Besar harapan bahwa pihak swasta selaku pengembang juga ikut andil dalam pemenuhan jumlah rumah dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat kelas bawah tersebut.

Setelah sebelumnya ada pemberitaan tentang James Riyadi selaku Chairman Lippo Group berharap pemerintah untuk memberikan kepastian dalam hal perizinan. Para pengusaha menginginkan perizinan yang pasti sehingga tidak timbul kekhawatiran.

Leave a Reply

Leave a facebook comment