DPR RI Setuju Tambahan Proyek Kereta Cepat

Muhammad Kemal Farezy Nov 24, 2022 0 Comments
DPR RI Setuju Tambahan Proyek Kereta Cepat

Tangerang, BisnisPro.id – Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kepada PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun untuk tahun 2022 disetujui oleh Komisi VI DPR.

“Tambahan PMN senilai Rp 3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek KCJB,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI, dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, (23/11/2022).

Dalam rapat yang disiarkan melalui kanal media sosial Facebook Komisi VI, Aria mengatakan, persetujuan itu dilakukan karena PT KAI telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite Proyek KCJB atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB.

Aria meminta kepada Kementerian BUMN agar memastikan bahwa dengan adanya tambahan PMN kepada PT KAI tersebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat selesai tepat waktu Juni 2023. “Sesuai timeline yang ditetapkan Juni 2023, pelaksanaannya harus tepat biaya tidak menimbulkan cost overrun lagi. Tepat kualitas, tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kementerian BUMN, tambah Aria, harus memastikan tambahan PMN kepada PT KAI tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Merespon ajakan tersebut, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, menyambut baik dukungan dari Komisi VI DPR. Menurut Kartika, seluruh masukan Komisi VI akan ditindaklanjuti sehingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung selesai sesuai jadwal.

“Terima kasih kepada Komisi VI dan seluruh fraksi, kami akan mengambil semua catatan dan masukan anggota bahwa proyek ini berjalan dengan tepat waktu,” kata Kartika.

Proyek Molor 4 Tahun

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya rampung pada 2019. Namun, karena beberapa faktor, proyek ini bakal molor 4 tahun.

Proyek ini diperkirakan baru bisa selesai pada pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi yang ditawarkan proposal Jepang.

Karena biaya yang membesar, China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB adalah Rp 7,3 triliun. Padahal sebelumnya, proyek ini dijanjikan Presiden Jokowi tidak akan menggunakan APBN sepeser pun dan tidak dijamin pemerintah.

Perhitungan China Meleset

Salah satu penyebab terbesar bengkaknya biaya proyek  Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah karena melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Menurut Kartiko, pihak China dalam proposalnya, tidak menyertakan perhitungan pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang untuk persinyalan kereta cepat. Padahal, di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel.

Agar Telkomsel bersedia membagi pita frekuensinya untuk proyek ini, KCIC harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Selain masalah pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China juga kurang cermat dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah, hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Beberapa di antaranya ada yang tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal. 

“Memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal, Namun, sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek. Pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek,” tutur Kartika.

Kesepakatan Awal Proyek

Di saat-saat awal proyek ini dirintis, Rini Soemarno Menteri BUMN ketika itu, menyebut Presiden Jokowi  memilih China karena menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah. Sebaliknya, Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency), meminta Pemerintah Indonesia menjamin proyek tersebut.

Menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni “b to b” alias business to business. “Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok,” ujar Rini Soemarno kala itu.

Karena itu pula, kata Rini, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement.

Leave a Reply

Leave a facebook comment

Kurs Hari Ini

Update Covid-19 Hari Ini

Banner Ads