Menerka Skema Pembiayaan Rumah Subsidi 2021

Jakarta, BisnisPro.id – Pemeritah menaruh perhatian cukup besar terhadap pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perhatian itu tertuang di dalam Program Sejuta Rumah (PSR) yang digulirkan sejak 2015.

Wujud perhatian itu salahnya dituangkan dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini dikomandoi oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). PPDPP tidak sendiri.

Saat menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi itu menggandeng mitra, yakni para bank penyalur dan tentu saja para pengembang properti. Pengembang bertugas menyediakan hunian yang akan dibiayai atau akan diguyur subsidi.

Untuk tahun 2021, batas akhir pencairan dana KPR FLPP adalah pada 29 Oktober 2021. Per 26 Agustus 2021, dana FLPP yang telah disalurkan sebesar Rp 13,50 triliun setara dengan 123.705 rumah.

“Perlu kami tegaskan, 27 Oktober adalah batas akhir pengajuan dana FLPP dan pada 29 Oktober adalah batas akhir dari pencairan dana FLPP tahun 2021,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin, dalam keterangan pers, baru-baru ini.

Dia menambahkan, penyaluran dana KPR FLPP yang ditujukan bagi MBR dilakukan melalui mitra, yakni para bank penyalur. Tahun 2021, terdapat 41 bank penyalur dari beragam jenis bank, yakni bank BUMN, swasta hingga bank pembangunan daerah (BPD).

Arief menyatakan, dari sisi realisasi tertinggi penyaluran FLPP, ada 10 bank terbaik diraih oleh BTN sebanyak 65.771 unit dan BTN Syariah sebanyak 14.052 unit. Lalu, BNI (12.832 unit), BRI (7.212 unit), BJB (4.153 unit) dan BSI (3.607 unit). Selain itu, Mandiri (1.549 unit), Kalbar (1.131 unit), Sumselbabel (1.155 unit), dan Sulselbar (1.007 unit).

Dari sisi keuangan, evaluasi yang dilakukan kepada bank pelaksana mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebelumnya. Dari bank pelaksana yang ada, 94% bank pelaksana sudah aktif menyampaikan data debiturnya, penyampaian rekening koran tepat waktu sebanyak 84%, pelunasan dipercepat mencapai 100%, sedangkan rekonsiliasi dan jadwal angsuran mencapai 96%.

Sedangkan dari hasil evaluasi, sebanyak 17 bank pelaksana (terdiri atas 4 bank nasional dan 13 bank pembangunan daerah) akan mengalami pengurangan kuota karena tidak mencapai target sesuai kesepakatan sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi okupansi tingkat hunian rumah KPR Sejahtera per (20/8) yang telah akad dari tahun 2016-2020 terdapat 74,7% yang dihuni sendiri dari 32.255 unit.

“Ini hal menggembirakan, rumah KPR Sejahtera FLPP tingkat huniannya sudah tinggi setahun setelah akad kredit dilaksanakan,” ujar Arief.

Target Penyaluran

Sementara itu, PPDPP menyebutkan bahwa sampai dengan 26 Agustus 2021 penyaluran dana FLPP telah mencapai 123.705 rumah.

“Sampai dengan 26 Agustus ini penyaluran dana FLPP telah mencapai 78,54 % atau senilai Rp13,505 triliun dengan total rumah 123,705 unit. Sedangkan total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010-2021 mencapai 888.560 unit senilai Rp 69,103 triliun,” kata Arief.

PPDPP menyebutkan bahwa ada 3 bank dari 41 bank yang memiliki kinerja terbaik dalam penyaluran dana FLPP.

“Dari penilaian yang dilakukan oleh PPDPP terhadap 41 (terdiri dari 10 bank nasional dan 31 Bank Pembangunan Daerah) bank pelaksana ini, terdapat tiga (3) bank dengan performa terbaik dari 12 parameter yang ada, yaitu Bank BTN, Bank Nagari dan Jambi Syariah,” kata Arief.

Menurut Arief, hal ini merujuk dari hasil Evaluasi Bank Pelaksana pada triwulan III Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2021.

Dalam evaluasi tersebut dihadiri oleh 10 Bank pelaksana secara langsung dan 31 bank pelaksana lainnya secara daring. Arief menyatakan, dari hasil evaluasi Bank Pelaksana triwulan III ini, meliputi 12 parameter, yaitu lama waktu tunggu user SiKasep, kepatuhan penyampaian berkas asli, sosialisasi dan edukasi, ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP, tindak lanjut surat peringatan, penyiapan stiker/plat KPR sejahtera sesuai format, penyediaan seluruh data penyaluran dana FLPP, perubahan data debitur, penyampaian data debitur aktif, penyampaian rekening koran tepat waktu, rekonsiliasi dan jadwal angsuran serta pelunasan dipercepat.

Sedangkan dari sisi parameter layanan terdapat 10 bank terbaik meliputi sisi kecepatan dalam merespon daftar antrian SiKasep, kepatuhan penyampaian berkas asli dan sosialisasi, yaitu Bank Sumut Syariah, Jambi Syariah, DKI, NTB Syariah, BNI, Riau Kepri Syariah, Riau Kepri, BRI Agroniaga, Sulselbar dan Nagari Syariah.

“Saya masih terus mengingatkan kepada bank pelaksana untuk mempercepat layanan antrean user Sikasep, karena dari evaluasi yang kami lakukan, rata-rata bank pelaksana baru melayani 100 hari lamanya. Dan, menurut saya itu masih terlalu lama,” ujar Arief.

Anggaran 2022

Sementara itu, Kementerian PUPR berkomitmen meningkatkan anggaran KPR berskema FLPP tahun 2022 menjadi Rp 28,2 triliun.

“Pada 2022, program FLPP masih terus berlanjut. Pemerintah akan mengalokasikan total Rp 28,2 triliun untuk target 200 ribu unit melalui FLPP,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, sambil menunggu beroperasinya BP Tapera, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan FLPP sampai 2024.

“Hal ini mengingat sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar ASN dan TNI/POLRI yang belum jadi anggota BP Tapera,” tutur Herry.

Pada 2021, kata Herry, Kementerian PUPR mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi sebanyak 157.500 unit melalui FLPP. Berdasarkan data per 18 Agustus 2021 realisasi penyaluran FLPP sudah mencapai 115.355 unit rumah atau sebesar 73,24%.

Sedangkan untuk program subsidi bantuan uang muka (SBUM) yang ditargetkan 157.500 unit sudah mencapai 84.777 unit atau 54,54%, dan BP2BT mencapai 167 unit rumah.

Untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) melalui PlayStore. Dengan menggunakan SiKasep, masyarakat akan secara online terhubung dengan pemerintah, Bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host.

Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, SiKasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran.

Ketentuan untuk mendapat subsidi FLPP meliputi kepemilikan rumah tapak atau rumah susun, suku bunga 5%, dan masa subsidi 20 tahun. Lalu, SBUM Rp 4 juta, uang muka 1%, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sumber : Investor Daily