Peluang Investasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Muhammad Kemal Farezy Oct 5, 2022 0 Comments
Peluang Investasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Tangerang, BisnisPro.id – Awal Januari 2022, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat resmi mensahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, bukan hanya pusat pemerintahan saja yang pindah, namun berbagai institusi lain juga kedutaan asing dan organisasi internasional akan memindahkan kantor mereka ke Kabupaten Penajam Pase, Kalimantan TImur.

Dengan adanya keputusan untuk memindahkan IKN ini, maka sektor properti akan mendapatkan angin segar. Tentu saja, dengan adanya perpindahan ibukota ini akan diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur baru. Country Manager CBRE, Aldo seperti yang dikutip dari PropertyGuru optimis akan mendapatkan hasil yang positif dari investor dan juga pengembang sektor real estate.

“IKN baru akan membutuhkan pembangunan infrastruktur baru, seperti jalan, kereta api, perkantoran, dan perumahan,” jelas Aldo

Diperkirakan akan ada satu juta lebih ASN yang akan ikut dipindahkan ke lokasi yang baru setidaknya selama 1 dekade ke depan. Hal ini tentu saja mendorong peluang yang lebih besar kepada para investor untuk membuka peluang investasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah ada investor dari beberapa negara seperti Hong Kong dan juga Korea Selatan yang menjanjikan investasi dengan miliaran dolar di ibukota Nusantara ini.

“Ini berpotensi membantu pemerintah untuk memasuki lingkaran internasional yang lebih luas untuk aliran investasi yang lebih besar,” ujar Luhut.

Pemerintah Gencar Cari Investor Bangun IKN

Untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Negara, pemerintah mulai mencari investor untuk bergabung. Bambang Susantono, yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara mulai melakukan market sounding yang rencananya akan dimulai pada Agustus 2022. Tujuannya, untuk menampung ketertarikan dari elemen-elemen masyarakat yang ingin ikut bergabung dalam pembangunan IKN.

Dalam keterangan pers di Istana pada Rabu (20/07/2022) lalu, dirinya menyebut ada beberapa kawasan yang akan dibangun untuk fasilitas kesehatan, toko, hiburan, sampai dengan pusat pemerintahan.

Untuk mulai menarik perhatian para investor, Bambang melaporkan beberapa rencana, seperti misalnya progres pekerjaan infrastruktur dan juga bangunan inti yang sudah dimulai pada bulan Agustus 2022. Dalam hal ini, badan otorita akan melakukan pemeriksaan konsolidasi, pembersihan, pematangan lahan sampai dengan akses logistik. Tujuannya supaya pada tahun 2023 nanti sudah memasuki skala penuh untuk pembangunan infrastruktur dan juga bangunan inti.

Pemberdayaan warga sekitar juga dilakukan untuk bisa menarik perhatian investor. Bekerja sama dengan akademisi dan juga CSR BUMN, nantinya Badan Otorita akan mengadakan berbagai macam pelatihan seperti tata boga, kemudian menjahit, pengelolaan keuangan dan juga keterampilan dalam bidang konstruksi. Lembaga sertifikasi juga akan diajak untuk pembangunan IKN yang bersifat non konstruksi dan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari.

Presiden Pimpin Langsung Jajak Pasar dengan Investor

Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung jajak pasar dengan para calon investor pada pertengahan Oktober 2022 ini. Ada beberapa alasan Jokowi turun langsung untuk melakukan jajak pasar ini, salah satunya adalah untuk memelihara kepercayaan pasar.

Presiden Jokowi akan berdialog langsung dengan para investor yang sudah mengajukan diri lewat letter of interest. Pemerintah sendiri sudah mendapatkan banyak surat penawaran untuk berbagai macam jenis investasi. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lengkap di Ibu Kota Negara nantinya. Dengan demikian, jika sudah pada waktunya nanti, ekosistem yang dibentuk tersebut sudah lengkap dan sudah bisa langsung digunakan.

Adapun untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh investor nantinya adalah investor akan mendapatkan hak guna usaha sampai 95 tahun. Saat ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sedang menggodok Rencana Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan berusaha di kawasan IKN.

Nantinya, dalam RPP tersebut akan ada pasal mengenai Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun. Dengan HGU yang mencapai 95 tahun ini, Bakhil memandang investor bisa tertarik untuk bergabung ke IKN. Hal ini juga akan menjadi nilai tawar yang bisa memanjakan investor. Nantinya, lahan bekas penggunaanya akan kembali ke Negara setelah masa berlakunya sudah selesai.

Penulis : Cyna Juni

Leave a Reply

Leave a facebook comment

Kurs Hari Ini

Update Covid-19 Hari Ini

Banner Ads