Potensi Maritim Indonesia Bisa Capai 2 Triliun Dollar AS Per Tahun

Tangerang, BisnisPro.id – Indonesia bisa meraup keuntungan kisaran 2 triliun dollar AS tiap tahunnya jika mampu mengelola perairan lautnya dengan baik. Demikan kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Seminar serta Peluncuran Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru, di Jakarta (1/11/2022).

Menurut Suharso, dengan cara pengelolaan laut  yang baik, ada potensi setidaknya setiap tahun, kita bisa mendapatkan angka yang besar sekali dari PNBP-nya. “Mungkin bisa sekitar 2 triliun dollar AS. Tapi hari ini, yang diperoleh kita jauh dari itu,” ucap Suharso Monoarfa.

Indonesia, kata Suharso, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya bisa memanfaatkan itu. Caranya dengan mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sayangnya potensi ekonomi biru Indonesia hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal,” lanjut Suharso.

Menurut Suharso, pemerintah tengah berinisiatif untuk mendorong ekonomi biru demi terciptanya ekonomi Indonesia yang tangguh, menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat di pesisir, dan juga melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.

Kementerian PPN bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, membuat Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru. Peluncuran panduan tersebut untuk mempercepat dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dalam rangka mengejar pencapaian target SDG’s pada tujuan 14 (kehidupan di bawah laut), dan tujuan 13 (perubahan iklim).

Menurut Suharso, dokumen Panduan Penyusunan Pendanaan Biru ini akan sangat membantu pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan instrumen pendanaan yang tepat untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi biru berkelanjutan.

Suharso mengatakan, pemerintah menyadari bahwa kebijakan keberpihakan diperlukan karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. “Langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia di masa depan,” jelas Menteri PPN Suharso Monoarfa.

Menurut Suharso, dokumen Panduan Penyusunan Pendanaan Biru ini akan sangat membantu pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan instrumen pendanaan yang tepat dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Suharso menyebutkan, saat ini sudah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021, yang ketika itu berhasil mengumpulkan hingga 500 juta euro dan juga penerbitan obligasi Green Sukuk sebesar 1,2 miliar dollar AS pada 2018.

Dana ini telah dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, tapi masih belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

“Saya berharap, melalui pendanaan biru nanti kita bisa mengembangkan berbagai instrumen pendanaan inovatif yang bisa menyempurnakan berbagai instrumen yang telah ada saat ini,” kata Suharso.

Suharso yakin, keberhasilan SDGs Bond atau Green Sukuk yang pernah dilakukan sebelumnya akan semakin menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu lingkungan hidup, baik di darat maupun di laut, termasuk juga pengembangan mekanisme pendanaannya yang inovatif dan berkelanjutan.

Menurut Suharso, instrumen yang tengah dikonkretkan panduannya ini,  diharapkan akan menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi gap pendanaan di sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.”Selain, untuk mencapai target pembangunan dalam kerangka SDGs dan Blue Economy,” ucap Suharso.

5 Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan lima program Ekonomi Biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tujuannya,  adalah untuk menjaga kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ada 5 strategi penerapan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan yang berguna untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

“Yang pertama memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas perairan Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan populasi ikan dan menjaga fungsi serapan karbon,” kata Sakti.

Selanjutnya yang kedua, kata Sakti, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota.

Menurut Sakti, dulu kalau menangkap ikan dari Jakarta ke Arafura akan dibawa balik lagi ke Jakarta lagi. Nanti tidak bisa lagi. “Jadi nanti kalau menangkap ikan di Arafura, harus diproses, diolah, dan dijual melalui Arafura,” jelas dia.

Strategi ketiga dalam penerapan ekonomi biru, kata Sakti, adalah menjaga daya dukung lingkungan melalui budidaya ikan yang ramah lingkungan.

Budidaya yang dimaksud melingkupi budidaya laut, pesisir, maupun pedalaman untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, tambah Sakti, daya dukung juga diarahkan untuk produksi perikanan pasar ekspor dan pasar dalam negeri.

“Kegiatan budidaya akan fokus pada produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut,” tutur Sakti Wahyu Trenggono.

Strategi yang keempat dalam penerapan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan, adalah penataan ruang laut untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut. Sakti mengatakan, seluruh aktivitas yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan pencegahan dampaknya.

Strategi yang kelima, tambah Sakti, implementasi ekonomi biru yang dilakukan dengan program Bulan Cinta Laut. Dalam program ini, nelayan tidak akan menangkap ikan selama sebulan dalam setahun.

Penulis : Cyna Juni