PUPR: IKN Mulai Dibangun Dimulai Agustus 2022

Jakarta, BisnisPro.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada Agustus 2022. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mulai bulan ini pihaknya telah memulai tender untuk pengerjaan land development, istana negara, kantor wakil presiden, kantor kementerian koordinator, dan kantor-kantor kementerian.

Selain itu, dilakukan juga lelang proyek infrastruktur dasar lainnya seperti pekerjaan drainase, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi akses ke IKN, serta jalan nasional yang menuju Kawasan Sumbu Kebangsaan.

“Kalau ini sudah ada pemenang lelangnya, ini sedang siap-siap [pembangunan], mungkin [Agustus],” kata Basuki di Jakarta, Kamis (9/6/2022). Basuki mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan anggaran yang akan dikucurkan untuk pembangunan IKN pada tahun ini. Dia menyatakan anggaran tersebut telah siap dan hanya tinggal menunggu masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

“Sudah [siap anggaran] lagi disusun DIPA-nya, sambil itu kita tender,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan masih belum menerima alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun ini. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan pihaknya telah menyusun dan meminta alokasi anggaran pembangunan IKN ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, hingga saat ini alokasi tersebut masih belum masuk ke dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

“Di DIPA kita tidak ada, tapi kita harus sudah mempersiapkan dari 2022 sampai 2024,” kata Diana di Jakarta, Selasa (7/6/2022). Adapun, Kementerian PUPR memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk memulai sejumlah pekerjaan di IKN pada tahun ini diperlukan anggaran sebesar Rp 2 triliun—Rp3 triliun.

“Perumahan dan kantor harus sudah ada dan akan dimulai tahun ini, yang jelas kita sudah meminta Kemenkeu, tapi dana itu belum masuk ke DIPA kita. Namun, kita sudah akan melakukan lelang dan diharapkan dalam waktu dekat dananya sudah ada,” ungkapnya.

Sumber : Bisnis