Fraksi PKB Soroti Tata Kelola Aset Kota Tangerang, Dinilai Belum Optimal Dongkrak PAD

May 25, 2026
3 minutes read

Anggota Dewan PKB Tasril Jamal di ruang fraksi PKB, menyoroti persoalan aset daerah yang masih menjadi beban dan dinilai belum bisa mendongkrak PAD secara optimal.

Tangerang, BisnisPro.id – Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang menyoroti masih banyaknya persoalan aset daerah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berbagai aset strategis dinilai masih menyisakan persoalan administrasi, legalitas, maupun pemanfaatan yang berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB, Tasril Jamal, mengatakan persoalan aset tersebut telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum resmi, termasuk rapat paripurna DPRD. Namun hingga kini belum terlihat langkah percepatan yang mampu memberikan kepastian penyelesaian.

“Persoalan aset ini bukan isu baru. Berkali-kali kami sampaikan, tetapi sampai hari ini masih banyak yang belum tuntas. Padahal aset daerah merupakan kekayaan masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Tasril.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah antara lain penyelesaian aset pasca pemekaran antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), serta beberapa aset tanah yang berkaitan dengan Angkasa Pura dan pihak lainnya yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

Tasril menegaskan bahwa percepatan penyelesaian dan optimalisasi aset daerah sejatinya memiliki landasan hukum yang jelas. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah diwajibkan melakukan inventarisasi, pengamanan, sertifikasi, penatausahaan, hingga pemanfaatan aset secara optimal.

“Regulasinya sudah jelas, tinggal bagaimana komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan aset yang masih menggantung,” tegas Tasril.

Ia menilai aset yang tidak tertata dengan baik berpotensi menjadi aset tidur yang tidak produktif, bahkan dapat menimbulkan persoalan hukum maupun kehilangan potensi ekonomi bagi daerah.

“Sekarang hampir semua daerah berlomba menata dan mengoptimalkan asetnya menjadi sumber PAD. Karena itu saya masih mempertanyakan sejauh mana aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pendapatan daerah dan pelayanan publik,” katanya.

Di sisi lain, Tasril mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 18 kali berturut-turut. Namun menurutnya, capaian tersebut harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola aset yang lebih komprehensif.

“Kami mengapresiasi capaian WTP yang diraih Kota Tangerang. Namun WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan aset daerah tertata dengan baik, memiliki kepastian hukum, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Tangerang melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah, mempercepat sertifikasi aset, menuntaskan persoalan aset yang masih menggantung, serta membangun sistem pengelolaan aset yang modern dan transparan.

“Jangan sampai aset yang nilainya besar justru menjadi beban karena tidak tertata dengan baik. Jika dikelola secara profesional, aset daerah bisa menjadi salah satu motor penggerak PAD sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang,” pungkas Tasril. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.