Kemenkeu: Pajak Karbon Akan Dimulai dari Sektor Energi Batu Bara

Jakarta, BisnisPro.id – Kementerian Keuangan menegaskan penerapan kebijakan pajak karbon akan dimulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Tarif yang ditetapkan  senilai Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Kebijakan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2022 sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. “Kebijakan pajak karbon ini sudah disepakati dengan DPR, masih menunggu proses penyelesaian administrasinya saja ini direncanakan akan diterapkan pada 1 April 2022. Dimana pada tahap awal pajak karbon akan diterapkan pada sektor PLTU batu bara,” ucap Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Pande Putu Oka Kusumawardhani, dalam diskusi virtual pada Jumat (22/10).

Kebijakan pajak karbon akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peta jalan yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Pande mengatakan  untuk pengenaan tarif tidak seluruh karbon akan dikenakan pajak tetapi untuk karbon yang melewati batas tertinggi.

“Mekanismenya apa yang digunakan adalah mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi cap and tax. Artinya kami akan lihat tidak seluruh emisi dari karbon yang akan dikenakan pajak, tapi ada batas tertentu, batas emisi teratas atau tertinggi yang nantinya dikenakan pajak,” kata Pande.

Penerapan prinsip pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan (just) dan keterjangkauan (affordable) dengan memperhatikan iklim berusaha, dan masyarakat kecil. Dalam penerapannya wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang telah dibeli di pasar  karbon sebagai penguran dari kewajiban pajak karbon

“Tentunya ini akan dilakukan  secara hati-hati memperhatikan beberapa faktor misalnya kesiapan sektor dna kondisi ekonomi kita untuk mencapai target NDC,” kata Pande. (ark)

Sumber : Investor Daily