Pemerintah Berusaha Mempertahankan Garuda Namun Pelita Air Bukan Jalan Keluarnya

Jakarta, BisnisPro.id – Pemerintah tidak ingin PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) bangkrut. Sementara itu, kalangan pengamat menilai bahwa wacana menggantikan Garuda dengan Pelita Air bukanlah solusi.

“Saya harus menekankan bahwa pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Apa yang kami cari adalah penyelesaian utang, baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan,” kata Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko.

Dia menegaskan bahwa saat ini manajemen Garuda Indonesia tengah dalam pembicaraan dengan kreditor untuk merestrukturisasi utang dan berharap bisa mencapai kesepakatan pada kuartal II-2022. “Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda,” jelas Tiko.

Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, saat ini Garuda Indonesia berada di situasi yang pelik. Negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja yang ekstra.

“Sejauh ini, langkah terbaik yang didorong adalah penyelamatan melalui negosiasi ulang dengan para lessor. Hal tersebut yang kami lihat sedang diupayakan oleh manajemen Garuda Indonesia saat ini. Itu membutuhkan waktu panjang karena ada puluhan lessor,” jelas Toto.

Lebih lanjut dia mengatakan, Garuda Indonesia memang masuk pada situasi terburuk yang pernah dialami. Era yang sama saat Robby Djohan masuk sekitar awal 2000-an menghadapi Garuda Indonesia yang terpuruk karena salah urus. Situasi saat ini lebih kompleks. Sebab itu, kata Toto, selain ‘warisan’ salah urus manajemen sebelumnya, Garuda Indonesia menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. “Garuda butuh upaya restrukturisasi yang menyeluruh terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur,” ujarnya.

Secara terpisah, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman mengatakan bahwa bukan jalan keluar dan tidak mudah untuk menggantikan Garuda Indonesia. Hal ini karena perseroan memiliki sarana dan prasarana yang sangat besar, tidak sebanding dengan maskapai lain.

“Posisi Garuda Indonesia tidak mudah digantikan dengan maskapai lain, seperti Pelita Air. Hal itu lantaran Garuda Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat besar, termasuk jumlah pesawat dan rute yang dilayani yang tidak sebanding dengan Pelita Air saat ini,” ujar Gerry.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah utama yang kini dilakukan dalam mempertahankan Garuda adalah negosiasi dengan para lessor dan kreditur. Jika upaya ini berhasil, Garuda tetap bisa beroperasi.

“Garuda sebenarnya lagi proses negosiasi. Mudah-mudahan negosiasinya berhasil. Hanya dengan cara negosiasi ini, dengan yang punya pituang itu. Kalau ini berhasil, maka Garuda akan tetap bisa jalan,” kata Arya, baru-baru ini.

Menurut dia, kondisi Garuda bisa seperti sekarang karena kesepakatan sewa pesawat sebelumnya dan semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19. “Kondisi Garuda saat ini karena memang dulu ugal-ugalan,” ungkap Arya.

Dia menegaskan, Garuda harus diselamatkan dengan cara negosiasi. Kalau negosiasinya gagal, baru kemudian pemerintah akan cari opsi lain.

Sementara itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh My Indo Airlines selaku kreditur kepada Garuda Indonesia.

Selanjutnya, Garuda akan tetap berfokus pada upaya restrukturisasi kewajiban usaha dan operasinya, serta menjamin operasi penerbangan untuk angkutan penumpang dan kargo berjalan normal.

Garuda telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan 11 kreditur yang terdiri atas lembaga perbankan dan non-perbankan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kreditur-kreditur perseroan tersebut adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Panin, Bank ICBC, Bank Permata, Bank of China, Pertamina, Angkasa Pura (AP) I dan II, serta LPPNPI Airnav.

Sumber : Investor Daily