Pengamat: Target Pajak 2018 Ketinggian

BisnisPro.Id – Dibandingkan dengan tahun 2017, target pemerintah terkait penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp. 1.423,9 triliun atau meningkat 24 persen dinilai terlalu ketinggian dan cenderung tidak masuk akal.

Menanggapi hal tersebut, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)  menjelaskan bahwa revisi target pajak 2018 menjadi opsi yang dapat diambil supaya APBN 2018 tetap kredibel dan realistis.

“Kenaikan yang terlalu tinggi dan keterbatasan kapasitas rawan menggelincirkan kita pada pilihan jangka pendek yang pada gilirannya dapat menciptakan praktik pemungutan yang tidak adil, misalnya pembayaran pajak di muka atau kontribusi di akhir tahun yang memberatkan wajib pajak, terutama BUMN,” kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya, Kamis 4 Januari 2018.

Lebih lanjut Yustinus menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu melakukan percepatan reformasi pajak hal ini bertujuan supaya kapasitas institusi pemungut pajak meningkat, administrasi lebih baik dan kepastian hukum meningkat.

“Moderasi pemungutan pajak di 2018 menjadi pilihan bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang bergerak menuju pemulihan dan situasi sosial-politik yang menghangat,” imbuhnya.

Meski penegakan hukum yang tegas tetap dapat dilakukan, sambung dia, sebaiknya pemungutan pajak tetap didasarkan pada analisis risiko yang baik. Penerapan Compliance Risk Management (CRM) yang mampu memilah wajib pajak berdasarkan risiko akan sangat membantu upaya peningkatan kepatuhan sukarela.

“Perbaikan kualitas belanja APBN yang semakin baik juga akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak,” katanya.

Kendati tantangan pada 2018 cukup berat, pemerintah masih memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui implementasi AEoI (Automatic Exchange of Information), yang akan memberi asupan informasi keuangan yang lebih akurat dan kaya.

“Maka perlu persiapan sungguh-sungguh baik dari segi akuntabilitas, teknis, sumber daya manusia, dan regulasi untuk memastikan pemanfaatan data berjalan optimal dengan risiko minimal,” ujar dia.