Peringati HUT Ke-30 Kota Tangerang, Dewan TJ: Masih Banyak PR Yang Harus Ditingkatkan

Tangerang, BisnisPro.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang Tasril Jamal menginterupsi jalannya rapat paripurna HUT Kota Tangerang yang ke-30. Interupsi ini ditujukan kepada Walikota Tangerang Arief R Wismansyah karena rapat tanpa dilengkapi dokumen dan berkumandangnya lagu Indonesia Raya.

Tasril mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tak menyiapkan dokumen berupa buku cetak yang berisi capaian pembangunan daerah sebagai laporan konkret hasil kinerja yang disajikan untuk publik. Padahal, tahun 2023 ini merupakan tahun akhir masa jabatan kepala daerah khususnya untuk Arief, yang telah menjabat selama dua periode sebagai Walikota Tangerang.

“Seharusnya publikasi buku kinerja, termasuk naskah sambutan Walikota itu tersedia dalam rapat paripurna, agar publik dapat mengenang dan menilai serta melihat perbedaan Kota Tangerang dari masa ke masa di usianya yang menginjak 30 tahun ini.”

“Dengan begitu kan kita (DPRD) jadi memiliki datanya, dan jadi bisa diteliti satu persatu. Apakah pembangunan sudah sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat. Kalau hanya mendengar dan melihat kan, kami kadang-kadang lupa.” kata Tasril usai Rapat Paripurna, Selasa (28/02/2023).

Dia mengatakan, sebagian besar anggota DPRD Kota Tangerang bingung memantau capaian kinerja Walikota dan rekam jejak Kota Tangerang selama 30 tahun. Hal ini dikarenakan tidak ada data atau laporan yamg diberikan oleh Walikota kepada DPRD sebagai wakil Rakyat.

Tidak hanya itu, kegeraman Tasril memuncak saat lagu Indonesia Raya tidak dikumandangkan dalam rangkaian acara paripurna. Padahal rapat paripurna HUT ke-30 ini merupakan peristiwa sakral yang bermakna penting dan harus digemakan lagu kebangsaan, sekaligus untuk menghargai pengusung berdirinya Kota Tangerang.

“Yang tadi, seolah peristiwa sakral ini kami sudah melupakan pengorbanan para pendahulu dengan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya,” katanya.

Lebih lanjut, Tasril juga kembali menyoroti pemanfaatan Danau Cipondoh yang dinilai buruk dalam pengelolaannya dan tidak profesional. Bahkan keberadaannya bisa memicu masalah besar bagi warga Kota Tangerang.

Pertama, soal kemacetan yang luar biasa terjadi di jalan raya sekitar Danau Cipondoh. Selanjutnya, terkait pengelolaan lahan parkir yang seharusnya dapat menjadi Pemasukan Asli Daerah atau PAD bagi Pemkot Tangerang.

Untuk itu, Tasril mendorong agar pemanfaatan Danau Cipondoh yang juga aset milik Pemprov Banten ini dapat dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemkot Tangerang melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemkot Tangerang.

“Jangan sampai pihak-pihak luar, terutama para preman-preman yang menguasai lahan-lahan aset-aset Pemkot. Terkait hal ini, pejabat Gubernur Banten juga merespon baik dan ingin menjalin kerjasama. kami Kota Tangerang jujur saat ini kekurangan area publik terkait wisata air sebagai wahana hiburan bagi warga.”

“Atau di sana bisa juga nanti dibuat market danau yang dapat memantik tumbuh kembang UMKM. Jadi, wisata-wisata yang menarik ini kami berikan untuk masyarakat,” tambahnya.

Namun, Tasril tetap mengapresiasi semua capaian yang ada. Mulai dari persoalan banjir, persoalan indeks Pembangunan Manusia atau IPM, layanan dasar soal kesehatan serta pendidikan. Terlebih untuk cepatnya pemulihan pelayanan kesehatan yang memburuk saat Covid 19, kini pelayanan dasar tersebut menjadi bagus.

”Meskipun masih ada PR (Pekerjaan Rumah), tapi step by step, sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan,” pungkasnya. (*)