DPRD DKI Minta Selidiki Proyek Mangkrak Di Ancol

Tangerang, BisnisPro.id – Eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Thomas Lembong, telah mengungkap sejumlah masalah di Ancol, mulai dari proyek yang mangkrak hingga konflik internal. Menurut Thomas, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mengalami kemacetan akibat ketidakmampuan manajemen dalam mengelola aset.

Tidak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City juga terhenti karena adanya konflik internal. Menurut Tom Lembong, pengelolaan operasional mal ini dipegang oleh dua pengusaha yang berkolaborasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Manuara Siahaan, meminta Inspektorat untuk memeriksa sejumlah proyek yang mangkrak di Ancol.

“Kami tidak setuju jika ada masalah dalam pengelolaan aset kerjasama seperti itu. Inspektorat harus melakukan pemeriksaan,” ujar Manuara kepada Tempo, pada Jumat, 9 Juni 2023.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian tersebut mengungkapkan bahwa konflik internal di PT PJA dan sengketa pembangunan Mall ABC atau Ancol Beach City telah terjadi sejak lama, yaitu pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Itu kisruhnya sudah lama. Yang jelas, ada perjanjian kerja sama dengan seseorang, badan usaha yang membangun fasilitas tersebut, lalu diserahkan. Sudah terjadi perselisihan,” ujarnya.

Komisi B DPRD DKI membantah bahwa mereka kecolongan terkait masalah di Ancol. Menanggapi hal ini, politikus dari PDI Perjuangan menolak anggapan bahwa Komisi B, yang menjadi mitra PT PJA, kecolongan dalam hal pengawasan.

“Karena ini bukan terjadi pada masa kami, bukan kita yang kecolongan. Kecolongan itu terjadi pada pihak yang memfasilitasi hal tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, ia mendesak Inspektorat DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk memeriksa BUMD DKI tersebut. “Inspektorat harus memeriksa hal tersebut, apa permasalahannya, mengapa pihak ketiga bisa membangun di atas aset Pemprov, berdasarkan perjanjian kerja sama apa?” Minta inspektur melaporkan semua temuan dan proses kepada Heru Budi.

Tidak hanya itu, ia juga meminta Inspektorat DKI, BPK, dan BPKD untuk melaporkan semua temuan dan proses kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Jika masalah di Ancol tidak diselesaikan oleh direksi, ia menyarankan untuk memberikan sanksi kepada mereka.

“Jika tidak ada manfaatnya, mengapa hal tersebut tidak berjalan? Dan jika sudah diberikan waktu yang cukup namun tidak ada perbaikan yang