Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Masih Banyak Kendala

Jakarta, BisnisPro.id – Kalangan pengusaha menilai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan daya saing. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang harus segera diselesaikan.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan salah satu masalah utama dalam penerapan kebijakan ekonomi adalah kompetensi dari para birokrat yang melakukan eksekusi di lapangan, terutama kemampuan untuk memahami dan menyampaikan substansi dari kebijakan yang ada.

“Kalau enggak memahami, mereka terjebak di egosentris dan terkotak-kotak. Ada karakter regulator yang mereka enggak mau dipotong kewenangannya dan menurut saya ini penyakit,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Permasalahan selanjutnya adalah koordinasi yang masih kurang serta inkonsistensi kebijakan. Hariyadi menjelaskan pemerintah terkadang mengubah kebijakan yang belum lama dirilis, padahal pelaku usaha sudah bersiap untuk memenuhinya.

Dia menyebutkan salah satu contohnya adalah rencana pembangunan pelabuhan dari Cilamaya dan pada akhirnya dipindah ke Patimban. Menurutnya, beberapa pelaku usaha telah menyiapkan untuk bisa mengekspor barang produksinya melalui pelabuhan Cilamaya.

“Konsistensi juga penting, jangan sampai berubah pemerintahan, kebijakan berubah lagi. Sebagai contoh aturan tax holiday yang sudah ada sekarang, jangan sampai berubah saat pemerintahan ganti karena pengusaha sudah berkomitmen jangka panjang,” papar Hariyadi.

Walaupun masih menghadapi beberapa tantangan, Hariyadi menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyangkut masyarakat kecil sudah bisa dirasakan manfaatnya. Salah satunya adalah aturan terkait formulasi upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015.

Sertifikasi lahan petani dan program kredit usaha rakyat (KUR) juga dinilai efektif dalam membantu menggerakkan ekonomi masyarakat menengah bawah. “Program yang sifatnya masif untuk masyarakat bawah sudah berjalan baik, termasuk pembangunan infrastruktur di remote area. Hanya memang yang problem lebih ke kompetensi, koordinasi, dan inkonsistensi,” kata Hariyadi.

Senada hal itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman mengutarakan pendapat yang serupa. Pada intinya, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sudah benar. “Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan dan cenderung kadang tidak sinkron,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiyono mengatakan beberapa aturan yang tidak mendukung industri, perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Dia menyebutkan rancangan aturan cukai plastik dan peraturan daerah yang melarang penggunaan plastik menganggu kinerja industri.

“Pemerintah juga perlu menambah jumlah produk/HS number barang impor yang dikenakan bea masuk tambahan atau PPh impor, terutama barang jadi plastik,” kata Fajar.

Percepatan restitusi PPN untuk barang yang diekspor juga perlu dipangkas durasinya dari hampir 1 tahun menjadi 2 bulan. [MI]