Pemprov DKI Jakarta : Program rumah DP 0 Rupiah di 2023 Sementara Tidak Dilanjutkan

Tangerang, BisnisPro.id – Sarjoko selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta tidak menanggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023 yang akan datang.

Sebelumnya diketahui, program tersebut telah digagas Gubernur Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu. Dirinya mengatakan, bahwa pihaknya akan lebih memilih fokus pada menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi pada warga yang terkena program normalisasi sungai yang ada di DKI Jakarta.

“Berkaitan dengan pertanyaan Pak Gembong, bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah,” ujar Sarjoko.

“Namun demikian, dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung,” tambahnya.

Sarjoko mengatakan bahwa nantinya akan dibangun 3 tower Rusun dengan total sebanyak 675 unit. Selanjutnya, rusun itu akan digarap dengan tema green building. 

Total anggaran dana yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta adalah sekitar Rp 544 miliar, dengan menggunakan konsep multiyears pada 2023-2024. Untuk rincian alokasi anggaran tersebut, pada tahun 2023 senilai Rp 207 miliar dan pada 2024 senilai Rp 326 miliar.

“Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar,” ungkap Sarjoko.

Namun untuk program lainnya, dirinya juga mengatakan program prioritas lainnya seperti melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun yang sudah ada dan menuntaskan program penataan kampung kumuh. Hal ini juga sebelumnya telah disinggung oleh Gembong Warsono selaku anggota DPRD DKI Jakarta yang mengkritik program DP 0 Rupiah yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu. Anggota DPRD tersebut berpendapat bahwa program tersebut merupakan program yang kurang bagus.

“Kalau bicara DP 0 Rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP 0 Rupiah ini program abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan. Yang pasti dari sisi peruntukan, DP 0 Rupiah tidak tepat sasaran,” ujar Gembong.

Selanjutnya Gembong mengusulkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, untuk memanfaatkan dana anggaran yang ada untuk lebih ditujukan terhadap program yang lebih penting bagi masyarakat.

“Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan,”pungkas Gembong.