Isu Regulasi LRT Jakarta, Dishub DKI Bantah Ada Kendala Regulasi

Tangerang, BisnisPro.id – Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengklarifikasi terkait dengan status kelanjutan pembangunan rute Light Rail Transit (LRT). Dirinya mengatakan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perincian lebih dalam. 

“Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis lebih mendalam karena menyangkut sejumlah faktor seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan,” ujar Syafrin.

Dirinya mengatakan, untuk proyek pembangunan rute LRT itu tidak mengalami kendala regulasi seperti yang ia sampaikan sebelumnya. “Tidak ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT. Namun terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak pandemi COVID-19,” ujarnya.

Sedangkan yang dimaksud penyiapan regulasi sejak 2015 dan belakangan kerap diberitakan merupakan penyiapan regulasi terkait Electronic Road Pricing (ERP). Dilansir dari laman resmi Pemprov DKI, ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam konsep transportasinya.  

Selain itu pengadaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai penyedia layanan di sektor transportasi (pull strategy), Pemprov juga mengaplikasikan kebijakan yang bisa mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi lewat push strategy seperti kontrol terhadap tarif parkir, jalan ganjil-genap, dan ERP.

Namun, pada pelaksanaanya ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang mendalami penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah mencapai tahap akhir. Lewat Perda PLLSE ini, harapannya lebih bisa menjadi acuan hukum yang kuat untuk menerapkan konsep ERP di Jakarta.

ERP diprediksi bakal menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di jalanan ibu Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, Syafrin juga mengatakan alasan lambatnya pembangunan rute LRT. Syafrin menyebutkan regulasi masih menjadi akar permasalahan yang membuat PjGubernur DKI Heru Budi Hartono memutuskan untuk tidak melanjutkan menggarap proyek tersebut.

Sebelumnya soal isu LRT hal ini terkait dengan pernyataan Syafrin beberapa hari yang lalu selasa (1/11/2022), dirinya mengatakan bahwa proyek LRT sering mengalami kendala regulasi sejak 2015. “LRT ya? Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena setelah sejak tahun 2015 sampai dengan beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal,” kata Syafrin.

Meski demikian, Syafrin menolak menjelaskan secara detail peraturan seperti apa yang membuat proyek LRT itu tersendat. Menurut dia, pihaknya saat ini tengah fokus untuk mencari cara untuk menyelesaikan regulasi tersebut.