Pemerintah Akan Tegur Developer Pembangun Rumah Subsidi Kualitas Rendah

Tangerang, BisnisPro.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi dengan memberlakukan aturan khusus kepada para pengembang.

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) di Kementerian PUPR, menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan pengawasan secara bertahap, dan dalam hal ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

“Masukkannya yang di daerah mana nanti tolong dicek saja pengembangnya siapa. Kalau [masyarakat] punya data-datanya sampaikan ke Tapera nanti itu termasuk yang nanti diberi warna untuk menjadi catatan di kemudian,” kata Herry dalam agenda Ngobrol Bareng DJPR, Jumat (22/7/2023).

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) di Kementerian PUPR, berpendapat bahwa kualitas bangunan rumah subsidi seharusnya ditentukan oleh komitmen para pengembang yang diikat melalui perjanjian kerjasama (PKS) bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk BP Tapera dan Perbankan.

Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut, komitmen dan pengawasan terkait penggunaan material bangunan harus jelas dan menjadi bagian yang wajib dipatuhi oleh para pengembang ketika memproduksi rumah subsidi tersebut.

“Secara berjenjang, Bank selaku yang memberikan pinjaman hanya komit untuk memberikan pinjaman kepada pengembang yang komit juga dengan kualitas rumah yang baik. Tapera juga melakukan pengawasan juga di dalam pelaksanaannya,” terangnya.

Herry tidak menampik bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aturan pembangunan rumah subsidi dianggap kurang tertib dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, saat ini situasi tersebut telah mengalami perbaikan signifikan dan telah diawasi dengan ketat.

Di sisi lain, Adi Setianto, selaku Komisioner BP Tapera, menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaganya saat ini fokus pada tahap awal, yaitu ketika rumah bersubsidi sedang dalam proses pembangunan dan diakadkan.

“Betul sekali, sementara untuk pengecekan di bank juga ada, dan di kami juga ada pengecekan. Harusnya sebelum akad sudah dicek dulu ya sehingga pada saat analisasi rumahnya benar,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Pihak terkait berencana untuk mengembangkan aplikasi Tapera Mobile guna menyediakan informasi mengenai ketersediaan dan permintaan rumah bersubsidi, serta untuk memungkinkan pelaporan konsumen terkait kualitas rumah tersebut.

“At the end yang mengevaluasi masyarakat. Lewat aplikasi dia bisa menilai yang kurang dan nggak boleh fitnah harus pakai foto supaya transparan dan komunikasi bisa berjalan baik,” pungkasnya.