Bahas Tapera, Menteri Basuki Siap Dicecar DPR

Tangerang, BisnisPro.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan kesiapan untuk menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna membahas kelanjutan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, Basuki mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada jadwal pasti mengenai kapan rapat dengan Anggota Komisi V DPR RI akan digelar. Jadwal rapat khusus Tapera antara Menteri PUPR dan DPR RI masih menunggu konfirmasi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa.

“Belum, belum. Itu nanti masih menunggu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas,” ujar Basuki, di Jakarta, pada Kamis (20/6/2024). 

Perlu diketahui, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan akan memanggil Menteri PUPR untuk mengadakan rapat khusus setelah program Tapera mendapat banyak penolakan. Lebih lanjut, Lasarus menjelaskan bahwa rapat khusus tersebut akan membahas mengenai penundaan program Tapera yang rencananya akan diimplementasikan pada 2027.

“Usulan kami tetap minta penerapannya ditunda dulu,” ungkap Lasarus. 

Sebelumnya, Menteri Basuki mendapat kritik keras dari Anggota Komisi V DPR RI dalam agenda rapat kerja (raker) pada Kamis (6/6/2024). Salah satu kritik datang dari Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yusiana Roba, yang menyayangkan bahwa Basuki belum secara tegas memberikan penjelasan mengenai program Tapera kepada publik.

“Ada nggak sih pak saya lihat wawancara Pak Basuki dimana-mana kalau ditanya Tapera ini jawabannya kok tidak firm [tegas] gitu, pak ini tapera gimana ini pak?,” tegas Irene.

Lebih lanjut, Irene juga menyinggung kebijakan Tapera yang akan diwajibkan bagi para pekerja swasta. Selain itu, Irene mengkritisi skema pengelolaan dana Tapera yang akan dialokasikan untuk subsidi bunga KPR bagi para peserta Tapera. Menurutnya, hal tersebut keliru karena subsidi seharusnya diberikan oleh pemerintah, bukan dari dana peserta Tapera.

“Subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi, kalo sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi,” tutupnya.