Pembangunan Rumah Subsidi Terancam Akibat Menipisnya Kuota FLPP

Tangerang, BisnisPro.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto, mengungkapkan sejumlah dampak yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Joko menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu direalisasikan untuk menghindari ketidakpastian di sektor properti. Tanpa penambahan kuota, pembangunan rumah subsidi dikhawatirkan akan terhenti, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat berhentinya proyek-proyek perumahan subsidi.

Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi para pengembang dan pekerja di sektor konstruksi, tetapi juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi yang lebih luas. Joko Suranto mengingatkan bahwa tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti dan memastikan tersedianya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau bagi pengusaha [dampak bila FLPP tak ditambah] bisa memperkecil pendapatan. Maka itu akan menimbulkan ya PHK ketika pengusaha ini harus berhenti [membangun perumahan] dan tidak pasti serta tidak terakomodasi oleh pembiayaan FLPP,” tutur Joko, pada Rabu (19/6/2024).

Di samping itu, Joko juga menyoroti kemungkinan para pengusaha atau pengembang bakal menghadapi kredit macet atau non-performing loan (NPL) bank. Pasalnya, salah satu modal utama para pengembang saat ini berasal dari pinjaman perbankan.

Apabila rumah yang tersedia tidak terserap dengan baik karena kurangnya insentif FLPP, REI khawatir hal ini akan membawa gelombang ketidakpastian bagi para pengusaha. Kondisi tersebut dapat memicu risiko finansial yang serius, mengingat ketergantungan pengembang pada pinjaman bank untuk mendanai proyek-proyek mereka. Ketidakmampuan menjual rumah-rumah subsidi akibat terbatasnya kuota FLPP dapat meningkatkan NPL di sektor perbankan, yang pada akhirnya merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

“Jelas akan meningkatkan risiko NPL perbankan, karena para pengusaha ini menggunakan modal usaha dari bank. Sehingga kalau tak segera dapat jawaban ini akan menimbulkan ketidakpastian usaha,” ungkapnya.

Joko juga menjelaskan bahwa saat ini serapan kuota FLPP 2024 telah mencapai lebih dari 79.000 unit, atau sekitar 48% dari total kuota yang tersedia sebanyak 166.000 unit. Mengacu pada tren serapan tersebut, REI mencatat bahwa rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 22.000 unit.

Artinya, jika pemerintah tidak segera menambah kuota FLPP, maka kuota tersebut diperkirakan akan habis pada September 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tanpa tambahan kuota, pembangunan rumah subsidi akan terhenti dan menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak.

“Kalau usulan kami itu bisa sampai di 250.000 unit dan sebenarnya komitmen untuk melakukan itu sudah disampaikan Pak Basuki saat Rakernas di 2023 ketika memang realisasinya bagus maka akan segera ditambah,” kata Joko.

Sebagai informasi, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 telah menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun, yang diproyeksikan hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit. Namun, pemerintah sempat memberikan sinyal bahwa kuota FLPP 2024 tersebut akan ditambah menjadi 220.000 unit.

Tambahan kuota ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran terkait ketidakpastian sektor properti dan memastikan tersedianya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menghindari potensi kredit macet di kalangan pengembang.