Belum Ada Lahan Untuk Rumah Subsidi di IKN

Tangerang, BisnisPro.id – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini belum menyediakan alokasi wilayah untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Junaidi Abdillah, Ketua Umum Apersi, yang mewakili para pengembang menengah dan kecil, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap diskusi dengan pihak otoritas guna mendukung pembangunan rumah sederhana bagi MBR di IKN.

“Pernah juga diskusikan wilayah pembangunan rumah MBR yang nanti men-support IKN, tapi sampai sekarang kita belum dapat lokasinya di mana,” jelasnya, Selasa (12/12/2023).

Junaidi menjelaskan bahwa kebutuhan akan rumah sederhana bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dengan perkiraan bahwa IKN tidak hanya akan dihuni oleh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, Junaidi meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR di IKN.

“Kalau IKN itu akan jalan, siapa nanti yang akan men-support? Kalau nanti ada tenaga office boy dan yang se-level pekerja kasarnya itu di mana nanti tinggalnya? Ini juga perlu dipikirkan dan sampai sekarang belum terjawab oleh berbagai pihak. Karena, memang saya menyaksikan sendiri di lapangan, belum ada wilayah yang khusus untuk men-support nantinya IKN berdiri,” pungkas Junaidi.

Meskipun begitu, sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Silvia Halim, telah menyatakan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu fokus perhatian Otorita di IKN. Terlebih lagi, di masa mendatang, diperkirakan jumlah populasi di IKN pada tahun 2045 akan mencapai 1,9 juta penduduk. Hal ini menunjukkan keseriusan Otorita IKN dalam mengatasi kebutuhan perumahan di kawasan tersebut.

“Di tahap awal kami prediksi antara 500-900 ribu jiwa (akan bermukim di IKN) ini sangat dibutuhkan sekali perumahan hunian,” jelasnya.

Meskipun begitu, hingga saat ini, pemerintah hanya telah melakukan pembangunan 47 tower rumah susun (rusun) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, sektor hunian lainnya, yang sedang dalam tahap penyiapan atau proses pembangunan, melibatkan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan jumlah sebanyak 166 tower.