Fraksi PKB Berikan Nilai Negatif LKPJ Walikota Tangerang

Jakarta, BisnisPro.id – Angggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, soroti hasil Laporan Kerja Pansus IV perihal Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Walikota Tangerang tahun 2019. Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut, namun masih ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki kinerjanya.

“Kami telah menerima dan juga mempelajari LKPJ Walikota Tangerang. Dari semua yang dilaporkan, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan kami,” ujarnya, Senin (20/4/2020).

Menurut Tasril, Pemerintah Kota Tangerang terlihat kurang profesional dalam penggunaan dana APBD yang telah dianggarkan.

“Padahal, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota Tangerang yang hingga sekarang terasa belum maksimal,” jelas Tasril Jamal.

Dalam catatan Tasril, dari tahun ke tahun selalu saja ada anggaran yang tidak teralokasikan.

“Jika kita cermati, tahun 2017 tersisa dana sekitar Rp 800 miliar, tahun 2018 tercatat sekitar Rp 560 miliar, sedangkan tahun lalu masih tersisa Rp 581 miliar yang tidak teralokasikan,” tambahnya.

Terkait hal itu, Ia menyoroti kinerja Suku Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dinilai kurang memuaskan. Karena belum optimal penggunaan dana, menurut Tasril realisasi hasil kerja pun menjadi tidak maksimal di lapangan.

Salah satu yang disorot adalah permasalahan banjir yang belum lama ini melanda beberapa wilayah di Tangerang, yang salah satunya adalah daerah Pondok Bahar.

“Banjir kemarin menjadi salah satu contoh, bagaimana sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Terbukti, karena hujan sedikit saja jalan utama di Pondok Bahar bisa terjadi banjir. Belum lagi di banyak titik rawan banjir lainnya,” kata Tasril.

Menurutnya, Pemerintah Kota harus punya standar kualitas tata kelola perkotaan yang baik, mengevaluasi dengan cermat dan berani memberi sanksi terhadap BKM yang nyata-nyata tidak profesional dalam pengerjaan proyek.

“Hal ini diperlukan agar hasil pengerjaan proyek pembangunan sarana-prasarana oleh BKM di wilayah kecamatan dan kelurahan memenuhi standar kualitas yang diharapkan,“ Tasril mengungkapkan.

Untuk kedepannya, Tasril mengatakan, Pemerintah Kota harus menambah pompa pembuangan air dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk setiap wilayah dengan potensi banjir yang tinggi.

“Selain itu juga perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin alat pompa dapat digunakan setiap saat, serta melakukan pengecekan dan pemeliharaan tanggul secara rutin,” tambahnya.

Suku Dinas Lingkungan Hidup juga harus berperan dengan baik dalam pencegahan bencana banjir. Salah satunya adalah dengan melakukan penanganan sampah agar menjadi lebih baik dan efisien, sehingga tidak menumpuk dan menyebabkan banjir.

“Sebaiknya Pemerintah Kota dapat terus meningkatkan kapasitas dalam penanganan kebersihan perkotaan. Karena itu, aparat yang terlibat harus orang-orang yang proaktif dan responsif terhadap keluhan dan aduan masyarakat,” tambah Tasril.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran ke depan, Tasril juga menyarankan Pemerintah Kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan umum untuk kenyamanan transportasi bagi masyarakat selaku pengguna. Ia berharap kualitas infrastruktur dan fasilitas transportasi yang tersedia dapat dinikmati dan menjadi kebanggaan masyarakat kota Tangerang.

Menurut Tasril, urusan penerangan jalan juga bisa lebih ditingkatkan pengelolaan dan kinerjanya dengan alokasi anggaran yang optimal. Karena itu, Tasril menyarankan kepeda Pemerintah Kota agar mulai mengembangkan sistem teknologi kontrol secara digital untuk seluruh lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Sistem ini, menurutnya, dapat menampilkan jumlah dan sebaran titik-titik di seluruh wilayah Kota Tangerang, meberikan pesan otomatis secara sistem jika lampu PJU yang bermasalah, mengatur secara otomatis terhadap jam operasional lampu, dan mencatat secara otomatis rekap pemakaian seluruh lampu PJU di Kota Tangerang secara realtime.

“Dengan sistem tersebut, pelayanan penerangan jalan umum menjadi jauh lebih baik lagi, serta dapat mendorong efesiensi dalam pengontrolan dan pemakaian biaya listrik PLN,” ujar Tasril.

Masih ada beberapa hal lain yang juga menjadi catatan anggota DPRD Kota Tangerang ini terkait peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tangerang ke depan. Misalnya yang menyangkut soal perumahan rakyat dan kawasan permukiman, fasilitas internet untuk warga, peningkatan kinerja aplikasi layanan pencarian kamar rawat inap yang harus segera di-upgrade.

“Saya yakin dengan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat kota Tangerang dapat diwujudkan,” ujar Tasril. (nds)