Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Menilai Wajar Terkait Renovasi Rumah Dinas Heru Budi Hartono Rp 2,9 Miliar

Tangerang, BisnisPro.id – Ida Mahmudah selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa biaya rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp2,9 miliar menurutnya masih wajar, karena ini untuk sekaligus untuk pelestarian bangunan cagar budaya di DKI Jakarta.

“Kan kita tidak pernah tahu, misalnya rumah dinas Gubernur DKI Jakarta mendadak ada atap yang bocor. Biasanya per tahun selalu disiapkan anggarannya,” ujar Ida, (20/3/2023).

Karena itu, tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk secara berkala melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya di DKI Jakarta.

Ida menambahkan, pemuatan mata anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) senilai Rp2,9 miliar, bukan berarti proyek perbaikan tersebut harus dikerjakan sampai Rp2,9 miliar itu habis.

Anggaran yang tidak dimanfaatkan, kata Ida, nantinya akan dialokasikan ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun berkenaan.

Dijelaskan, biaya untuk rehabilitasi rumah dinas Gubernur di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, masuk pada pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Berdasarkan paket tersebut, spesifikasi pekerjaan rehabilitasi meliputi pekerjaan atap, dinding, plafon, lantai, dan lainnya.

Sebagaimana bangunan cagar budaya, umur bangunan tersebut telah membuat banyak bagian, khususnya kayu-kayu di bagian atap, mengalami penurunan kualitas dan tidak bisa dipertahankan.

Pada jaman kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, anggaran renovasi rumah dinas sempat mengalami perubahan aturan. Mulai dari dihilangkan, hingga akhirnya dimunculkan kembali.