Kiat-kiat Pemerintah Dalam Percepat Pergerakan Sektor Properti Tahun Depan

Muhammad Kemal Farezy Dec 21, 2021 0 Comments
Kiat-kiat Pemerintah Dalam Percepat Pergerakan Sektor Properti Tahun Depan

Jakarta, BisnisPro.id – Pemerintah menjelaskan upaya untuk akselerasi sektor properti tahun depan.

Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor properti pada tahun depan. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan sepanjang 2020–2021 semua negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan terbesar pada kuartal II/2020 sebesar minus 5,32 persen (yoy). Meski demikian, pada kuartal 2 tahun 2021, perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif sebesar 7,07 persen (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Kinerja perekonomian nasional mampu kembali tumbuh positif sebesar 3,51 persen pada kuartal III tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh sektor properti yang tumbuh positif sebesar 3,42 persen. Pertumbuhan sektor properti merupakan salah satu leading indicator pemulihan ekonomi karena terdapat multiplier effect yang mampu menggerakan 174 industri yang terkait langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) mencapai 215,77 pada April-Juni 2021 atau tumbuh 1,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 1,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa momentum pemulihan masih terjaga yang tercermin pada pertumbuhan antar kuartal yang positif.

“REI [Real Estat Indonesia] memberikan motivasi kepada kita semua. Yang lainnya kolaps saat pandemi, namun sektor proeprti menunjukkan kinerja. Pada kuartal I tahun 2021, kinerja sektor properti masih positif, sedangkan, ekonomi nasional tumbuh minus 0,74 persen. Ini luar biasa REI,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Rakernas REI 2021, Senin (20/12/2021).

Pertumbuhan sektor properti di sepanjang tahun ini tak terlepas dari insentif pajak untuk sektor properti berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk hunian di bawah Rp2 miliar, dan memberikan insentif PPN DTP sebesar 50 persen untuk hunian dengan harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) baru.

Dari data REI di 2020, saya sampaikan kondisi properti akan seperti apa di 2021 ke Menteri PUPR, Presiden, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian. Dengan kegigihan REI juga maka pemerintah memberikan insentif PPN di tahun ini. Terkait dengan perpanjangan insentif PPN tahun depan, saya sudah sampaikan permintaan pengembang kepada Bu Sri Mulyani [Menkeu], kata beliau saat ini tengah dikaji di Kemenko Perekonomian,” katanya.

Dia meyakini 2022 akan menjadi tahun kebangkitan properti. Salah satu upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor properti di tahun depan dengan cara, pemerintah akan mendukung agar ke depan proses perizinan bisa semakin mudah seperti yang diinstruksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Perintah pak Menteri PUPR apapun aturan yang menghambat perlu direlaksasikan. Masalah PBG, lalu sulitnya di daerah menerapkan Sikumbang, dan sebagainya. Memang kita perlu duduk bersama antar kementerian dan asosiasi terkait untuk membahas ini,” tutur Khalawi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengapresiasi sektor properti yang selama masa pandemi masih memperlihatkan pertumbuhan.

“Kami mengapresiasi REI dan anggotanya yang memberi pertumbuhan yang signifikan terhadap perekonomian negara dan juga berkontribusi besar pada pembangunan perumahan di Indonesia,” ucapnya.

Dampak positif sektor properti baik pada serapan tenaga kerja dan multiflier efek lainnya. Oleh sebab itu, tak heran kalau pada 2022 mendatang sektor properti masuk dalam klaster yang diprioritaskan.

“Pemerintah berencana memprioritaskan properti, termasuk mendorong dengankebijakan fiskal,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN yang mengatur pertanahan dan tata ruang berupaya untuk menderegulasi, membuat, dan memperbaiki aturan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang dilakukan yakni Kementerian ATR telah membuat sejumlah aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah.

“Dari 3 bulan setelah ada UU CK, kami buat peraturan pemerintah terkait tanah dan tata ruangnya, dimana sebagian sudah diterapkan. Sambil 2 bulan ini perbaikan sesuai keputusan di MK, perintah pak Presiden untuk terus melaksanakan program agar tak kekosongan hukum,” katanya.

Kementerian ATR/BPN dalam mendukung Indonesia menjadi negara yang masuk dalam jajaran lima negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045, terus berupaya menderegulasi aturan dengan percepatan RDTR dan juga percepatan perizinan.

Salah satu yang dilakukan dengan terkait aturan pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Dia mengungkapkan berdasarkan data Kantor Wilayah Pertanahan DKI, dari 150 tower rusun yang ada Indonesia baru sekitar 10 persen yang memiliki sertifikat satuan rumah susun.

“Kami terus percepat satuan hak kepemilkan atas rumah susun agar dunia usaha terus bergulir lebih cepat,” katanya.

Selain itu agar investor asing mau berinvestasi di Indonesia, pemerintah berencana memperpanjang hak guna bangunan (HGB) dari 30 tahun menjadi 50 tahun dan bahkan bisa mencapi 80 tahun. Untuk diketahui, dalam hak atas tanah (HAT) mengatur hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pengelolaan lahan (HPL).

“Menyadari mengapa asing sulit masuk karena tenor waktu HGB pendek sehingga dari 30 tahun bisa diperpanjang capai 50 tahun bahkan 80 tahun,” katanya.

Perpanjangan HGB menjadi 80 tahun ini nantinya akan menggunakan lahan badan Bank Tanah dimana badan ini hanya menyediakan lahan saja sedangkan pembangunnya dilakukan oleh pengembang.

“Kita dorong ini lahan Bank Tanah untuk MBR. Kami terus berupaya untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum dibidang pertanahan agar membuka peluang investor asing untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia,” tutur Himawan.

Presiden RI Joko Widodo berharap para pengembang bisa menjaga momentum dalam pemulihan properti pada tahun depan. Apalagi sektor properti sudah memperlihatkan kinerja yang baik dengan kontribusi Produk Domestik Bruto(PDB) hingga 13,6 persen di 2020.

“Kebangkitan properti sangat penting karena berhubungan dengan rantai pasok yang cukup besar, yaitu 172 bisnis lain. Artinya, kebangkitan properti akan membuka kesempatan kerjabagi masyarakat di berbagai sektor, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.

Jokowi mendorong sektor properti untuk mengisi kesempatan yang terbuka akibat pandemi. Pihaknya juga mengajak pengembang bersatu dan terus membangun hunian, tidak terkecuali demi mencapai target pembangunan sejuta rumah dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kami ingin mengingatkan kalau pemerintah bukan hanya membantu kelas menengah atau menengah atas saja, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah dengan stimulus-stimulus agar bisa memiliki hunian yang layak,” ucapnya.

Dia menjamin agar ada kemudahan perizinan. Pasalnya kemudahan perizinan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap investor. Kehadiran para investor sangat berdampak padapertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau investornya dari luar berarti membawa uang ke sini. Artinya peredaran uang akan makin besar, dan itu akan menimbulkan efek daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan naik,” tutur Jokowi.

Sumber : Bisnis

Leave a Reply

Leave a facebook comment

Kurs Hari Ini

Update Covid-19 Hari Ini

Banner Ads