Partai Buruh Menolak Iuran Tapera

Tangerang, BisnisPro.id – Partai Buruh menentang keras program Tapera yang direncanakan akan memotong gaji karyawan sebesar 2,5%. Berikut adalah beberapa alasan di balik penolakan ini.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang rencana pengenaan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang akan diberlakukan kepada pekerja swasta. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI, menyatakan bahwa pengenaan iuran Tapera sebesar 2,5% dari gaji pekerja swasta dianggap tidak sesuai dan tidak adil.

“Persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera,” ungkap Said, pada Rabu (29/5/2024).

Bukan tanpa alasan, terdapat setidaknya empat alasan mengapa program Tapera dianggap tidak tepat untuk dijalankan saat ini.

Pertama, belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama mengenai kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

Kedua, pungutan program Tapera juga dianggap tidak tepat dijalankan karena dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) telah turun sebesar 30%.

“Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali. Bila dipotong lagi 3% untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat. Oleh karenanya, tidak tepat jika program Tapera dijalankan saat ini,” tegas Said.

Ketiga, Partai Buruh dan KSPI menilai program Tapera tidak adil karena tidak melibatkan sumbangsih dari pemerintah. Dalam PP No. 21/2024, iuran hanya dibebankan pada pengusaha dan pekerja swasta, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tersebut.

Keempat, Partai Buruh dan KSPI menilai program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, terutama dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum.

“Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di Asabri dan Taspen. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera,” pungkas Said Iqbal.