99 Group : Sektor Properti Diprediksi Tertekan di Tahun Politik

Tangerang, BisnisPro.id – Perusahaan teknologi real estat, 99 Group, mencatat bahwa sektor properti diyakini akan mengalami kontraksi seiring dengan mendekatnya momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Marisa Jaya, Kepala Riset 99 Group, menjelaskan bahwa secara historis, tren penjualan rumah selama periode Pemilu cenderung menunjukkan perlambatan.

“Kalau kita amati di periode Pilpres sebelumnya [2014 & 2019] terhadap revenue sejumlah developer, itu cenderung menurun. Memang korelasi [momen politik] cukup tinggi, karena tadi, stakeholder wait and see,” ungkap Marisa, Rabu (8/11/2023).

Berdasarkan data yang disajikan oleh 99 Group, pendapatan dari 8 pengembang properti nasional terkemuka di Indonesia selama periode tahun politik pada tahun 2014-2015 dan 2018-2019 mengalami penurunan, baik dari segi pendapatan maupun penjualan. Pada tahun 2015, pendapatan pengembang mengalami penurunan sebesar 0,6%, dan pada tahun 2018, terjadi kontraksi sebesar 4,2%. Namun, kondisinya berhasil pulih pada tahun-tahun berikutnya.

Marisa menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, kontraksi yang terjadi selama tahun politik relatif lebih ringan. Pada masa pandemi, pengembang properti mengalami penurunan pendapatan hingga mencapai 13%. Namun, industri properti yang kuat berhasil pulih dan mengalami pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 25,6% pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2021.

“Kami menyimpulkan bahwa tahun politik mendatang merupakan tahun yang perlu diantisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di sektor properti. Namun, dengan melihat preseden yang terjadi di periode tahun politik sebelumnya, kontraksi memang terjadi namun kemungkinannya relatif ringan jika dibandingkan saat pandemi. Dan dampak yang terasa umumnya hanya terjadi dalam tahun politik tersebut dan akan kembali pulih setelah tahun politik selesai,” pungkasnya.

Terlebih lagi, pemerintah baru-baru ini mengumumkan paket kebijakan di sektor properti, yaitu insentif pajak pertambahan nilai yang akan ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat yang membeli rumah mulai November 2023 hingga Juni 2024. Menyikapi hal ini, Senior VP Marketing Bharat Buxani merasa optimis bahwa sektor properti akan terus berkembang pada tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa dampak dari kebijakan yang baru saja disetujui pemerintah diperkirakan akan mulai terasa sekitar pertengahan Januari 2024.

“Belum terlihat dampak penetapan PPN DTP karena ini terlalu short time, dan kita juga perlu pertimbangkan seasonal. Desember itu bukan seasonal yang very pro property, Darena desember secara needs, secara attention spent kita ga 100% ke properti ada tahun baru ada travelling ada impulsive buying. Jadi ini baru kelihatan itu 15 Januari 2024 ke atas,” tuturnya.

Untuk informasi tambahan, sebelumnya pemerintah telah menandatangani pemberlakuan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam sektor perumahan. Secara lebih rinci, masyarakat yang membeli rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar mulai November 2023 hingga Juni 2024 dipastikan akan terbebas sepenuhnya dari pajak, yaitu dengan tarif pajak 100%.

“Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya yaitu insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah kita naikkan di Rp5 miliar. Tapi untuk yang [harga rumah] Rp5 miliar, bagian yang Rp2 miliarnya saja PPN yang ditanggung pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini.

Bendahara negara tersebut memproyeksikan bahwa melalui paket tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 akan mengalami peningkatan sebesar 20 basis poin (bps), dari 4,81% menjadi 5,01%. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian insentif di sektor properti diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Tanpa adanya paket kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2023 diproyeksikan akan melandai ke angka 4,99%, yang lebih rendah dari target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 5,3%.