Ada KPR Khusus Untuk ASN Yang Pindah ke IKN

Tangerang, BisnisPro.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengembangkan rencana skema kredit pemilikan rumah (KPR) khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) pionir yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan di Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa penyusunan skema ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang suksesnya rencana pemindahan hampir 17.000 ASN ke IKN yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.

“Skemanya hampir sama. Intinya adalah bagaimana affordable [terjangkau], kata kuncinya adalah affordable. Jadi kita siapkan skemanya dulu, kalau bentuknya nanti lagi digodok, ya mungkin,” ujar Herry.

Perlu ditegaskan bahwa skema KPR yang ditujukan bagi ASN pionir yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengalami pengembangan lebih lanjut oleh struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI).

Pengembangan ini akan melibatkan skema “staircasing” di mana kepemilikan rumah akan dilakukan secara bertahap, serta subsidi untuk selisih bunga yang akan diberikan berdasarkan hasil investasi dari dana abadi yang khusus disiapkan untuk pembiayaan ASN. Seluruh pengembangan skema ini bertujuan untuk mendorong aksesibilitas bagi para ASN agar dapat memiliki rumah tapak di IKN.

“Tujuannya ya agar mampu tadi. Kan kita mau ada pemindahan besar-besaran, yang mau pindah ini seyogianya kan bisa mampu membeli rumah di sana. Mereka kan tinggal di situ nantinya,” kata Herry.

Selaras dengan informasi tersebut, sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengklarifikasi bahwa dalam tahap awal pemindahan, skema ini akan melibatkan 16.990 individu yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri. Rincian pembagian tersebut adalah sebanyak 11.274 orang ASN berasal dari 35 kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan, serta 5.716 orang dari TNI dan Polri.

Selanjutnya, terdapat 193 pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya dan 964 PPT pratama yang terlibat dalam proses ini. Di samping itu, pemindahan juga melibatkan sekitar 8.091 orang dengan jabatan pejabat fungsional, dan sebanyak 2.026 orang yang mengemban jabatan pelaksana.