IKN Kota Rimba Ramah Lingkungan

Tangerang, BisnisPro.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap menjadi kota rimba yang ramah lingkungan. Hal ini disampaikan Bambang usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta (2/11/2022).

Menurut Bambang, hanya 25 persen yang akan dibangun, 5-10 persen dirancang untuk kawasan hijau, dan 65 persen sisanya nanti akan tetap jadi hutan. “Namanya saja kota hutan, kota rimba raya, jadi ciri itu tetap kita pertahankan,” kata Bambang.

Pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur di IKN. Bambang menjelaskan, untuk pengembangan infrastruktur berupa hunian di IKN tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.

Menurut Bambang, dalam ratas tersebut Presiden meminta agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah. “Nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya untuk ASN, TNI, Polri. Tapi, juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu tadi diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat,” lanjut Bambang.

Mengenai jumlah penduduk di IKN, Bambang menyebut akan ada sekitar 200.000 orang yang tinggal di IKN pada tahun 2024. Angka itu termasuk penduduk lokal, pekerja, kemudian juga pendatang.

Bambang mengatakan, strategi pengembangan infrastruktur merupakan salah satu upaya menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN. Oleh karena itu, pihaknya akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN.

Presiden Akan Ajak Calon Investor ke IKN Awal 2023 Nanti

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan mengajak calon investor untuk berkunjung ke IKN pada awal 2023. Setelah peninjauan IKN yang dilakukan Presiden pada Selasa (25/10/2022) kemarin, menurut Basuki Hadimuljono, bulan Januari atau Februari 2023 akan diagendakan acara kunjungan Presiden yang akan mengajak calon investor ke IKN.

Kunjungan presiden ke IKN akhir October 2022 lalu untuk meninjau persiapan yang telah berjalan.
Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang hampir selesai. Kemudian, yang lainnya adalah pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 1,75 kilometer, Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 sepanjang 1,85 kilometer dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 sepanjang 1,175 kilometer.

Menurut Basuki, kemajuan pembangunan IKN secara umum akan bisa dilihat pada Januari 2023.
Contohnya, Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah dalam proses persiapan-persiapan.

“Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai. Utamanya, jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden optimis, di bulan Januari 2023, tidak hanya gedung-gedung pemerintah yang mulai dibangun, tetapi sektor swasta, investor, public private partnership (PPP) sudah pada masuk dan memulai. “Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak,” jelas Presiden Jokowi.

Dalam kunjungan kerja ke IKN kali ini, Presiden Jokowi melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Presiden menyebutkan bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik. “Sementara, ini kita pakai dulu untuk logistik. Tapi, nantinya pelabuhan lama ini akan diperbarui dan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik,” jelas Presiden.

Melihat berbagai kemajuan yang berproses dalam pembangunan IKN, kepala negara pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.
“Kalau kerjanya seperti ini, saya kira insyaallah bisa. Harus optimistis,” ujar Presiden Joko Widodo.

PTPP Akan Bangun Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP kembali mendapatkan tambahan dua proyek baru pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kedua proyek tersebut adalah pembangunan Kantor Presiden senilai Rp 1,56 triliun dan Gedung Istana Negara senilai Rp 1,34 triliun.

Dengan tambahan dua proyek ini, PTPP menjadi kontraktor yang memperoleh nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini dengan total enam proyek sekitar Rp 4,37 triliun.

Andi Gani Nena Wea, Presiden Komisaris PTPP, mengatakan bahwa pengawasan terhadap mutu dan kualitas bangunan akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan IKN. “Selain itu, masalah keselamatan kerja juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan saat pembangunan dilaksanakan. PTPP akan berupaya menyelesaikan target pembangunan tepat waktu,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Saat ini, PTPP masih mengikuti beberapa lelang proyek di IKN. “Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan,” sambung Andi Gani.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek senilai Rp 1,47 triliun dalam pembangunan infrastruktur IKN. Proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp 687,7 miliar, kemudian Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp 423,8 miliar. Proyek lainnya adalah penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 1 senilai Rp 83,2 miliar, dan penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 2 senilai Rp 280,2 miliar.