Politisi PDIP Anggap Kampung Susun Bayam milik Anies Bermasalah

Tangerang, BisnisPro.id – Hardiyanto Kenneth selaku Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, menganggapi soal isu Kampung Susun Bayam yang heboh belakangan ini. Hardiyanto mengatakan bahwa program perumahan yang dibuat era eks Gubernur Anies Baswedan tersebut tidak memihak rakyat kecil.

Hardiyanto melontarkan pernyataan tersebut terkait soal PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku developer sempat ingin mematok harga sewa sebesar Rp1,5 juta per bulan. Dirinya menilai harga tersebut masih terlalu mahal bagi warga yang terdampak gusuran terkait pembangunan proyek Jakarta Internasional Stadium (JIS).

“Harga sewa KSB yang ditawarkan PT Jakpro sangat tidak berprikemanusiaan serta sangat menyakiti hati warga Kampung Bayam yang sudah merelakan rumahnya digusur untuk pembangunan JIS,” ujar Hardiyanto.

Dirinya kembali membandingkan dengan program perumahan rakyat yang dibuat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hardiyanto menyebut Ahok pada saat memimpin ibu kota fokus pada pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang menawarkan tarif murah pada rakyat kecil.

Malahan, dirinya juga mengklaim jika program ini lebih baik dari pada rumah Down Payment (DP) 0 rupiah andalan mantan Gubernur Anies.

“Era Pak Ahok itu rusunawa, orang yang berpenghasilan Rp3 juta ke bawah bisa dapat tempat tinggal, berbeda dengan era Anies Baswedan yang lebih pro dan bisa dinikmati oleh kelas menengah ke atas,” ungkap Hardiyanto.

Hingga saat ini beberapa warga yang terdampak penggusuran JIS tersebut sudah terlantar. Akhirnya, Hardiyanto menganggap Anies hanya memberikan janji manis yang berujung menyusahkan warga.

“Kita lihat sudah tiga tahun lamanya warga Kampung Bayam terkatung-katung hingga mendirikan tenda demi bertahan hidup. Anies Baswedan sebelumnya memberikan janji manis tapi pada akhirnya mencekik warga,” kata Hardiyanto.

“Mereka berharap mendapatkan kehidupan layak yang sudah dijanjikan oleh Anies, namun kenyataannya berbeda,” katanya menambahkan.

Politisi PDIP itu menyebut besar uang sewa yang dipatok itu sangat tidak cocok jika diterapkan bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi yang pendapatannya masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Nominal yang ditawarkan PT Jakpro tidak sepadan dengan pendapatan mereka perbulannya, belum lagi untuk membayar biaya pemeliharaan bulanan,” Pungkas Hardiyanto.