Sektor Properti “Terancam” Saat Mendekati Pemilu ?

Tangerang, BisnisPro.id – Secara historis, sektor properti cenderung mengalami dampak dari hajatan Pemilu. Biasanya, sekitar sepuluh bulan sebelum Pemilu, pasar real estat dapat mengalami perlambatan yang terkait dengan ketidakpastian politik dan ekonomi yang seringkali muncul menjelang pemilihan. Dampak ini dapat terlihat dalam beberapa cara:

1. Penurunan Transaksi: Investor dan pemangku kepentingan di sektor properti, terutama pada properti komersial, mungkin menunda keputusan pembelian atau penjualan. Ketidakpastian politik dapat menciptakan suasana hati-hati di pasar, yang dapat mengakibatkan penurunan transaksi.
2. Pergeseran Fokus Investor: Pemilu seringkali menjadi fokus utama dalam pemberitaan dan perhatian masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan para investor lebih berhati-hati dan kurang berani mengambil risiko, terutama dalam keputusan investasi jangka panjang seperti properti.
3. Ketidakpastian Kebijakan: Pemilihan dapat membawa ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah baru yang akan terbentuk setelah Pemilu. Para pemangku kepentingan dalam sektor properti mungkin menunggu untuk melihat arah kebijakan baru sebelum membuat keputusan besar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti situasi politik dan ekonomi yang spesifik untuk setiap pemilihan. Selain itu, beberapa segmen pasar, seperti properti residensial mungkin tidak terpengaruh sebesar properti komersial. Selalu ada potensi untuk variasi tergantung pada keadaan dan faktor-faktor pasar tertentu.

“Namun, meskipun pasar sedang melambat, harga-harga secara umum tidak mengalami penurunan menjelang Pemilu. Harga properti dan tarif sewa dapat mengalami koreksi karena faktor internal masing-masing sektor properti, seperti situasi kelebihan pasokan. Biasanya, setelah pemilu selesai, pasar properti kembali aktif,” ungkap Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto, Rabu (17/1/2024).

Saat ini, kelesuan dalam penyerapan properti, khususnya di sektor residensial dan perkantoran komersial, tentu akan berimbas pada likuiditas pengembang dan kemampuan mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam menghadapi situasi ini, banyak pengembang lebih memilih untuk membatasi peluncuran proyek baru dan fokus pada penjualan inventaris yang sudah ada.

Secara umum, gejolak politik yang terjadi tidak secara signifikan memengaruhi sektor perkantoran. Keputusan perusahaan terkait perbaruan sewa, relokasi, atau ekspansi ruang kantor cenderung lebih dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis jangka panjang, seperti kebutuhan operasional, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan internal. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa sebagian perusahaan menggunakan tahun politik sebagai acuan tambahan dalam menentukan keputusan mereka, terutama mengingat besarnya belanja modal yang terlibat.

“Bahkan jika penyewa memilih untuk pindah, hal ini sering kali disebabkan oleh arahan dari kantor pusat mereka, seperti persyaratan untuk pindah ke gedung ramah lingkungan yang bersertifikat atau karena mereka telah menempati gedung tersebut untuk jangka waktu yang lama,” ujar Ferry.

Bagi pemilik atau pengembang, fokus utama terletak pada menjaga stabilitas peraturan, terutama terkait proyek konstruksi yang sedang berjalan. Mereka cenderung mengadopsi pendekatan ‘tunggu dan lihat’, memastikan kelancaran kemajuan proyek dan membuat keputusan hanya setelah hasil pemilu memberikan kepastian yang diperlukan.

“Berdasarkan pengamatan, dari Q4 2023 hingga Februari 2024, diperkirakan tidak ada perubahan signifikan di pasar perkantoran. Kondisi kelebihan pasokan akan terus berlanjut, dengan tingkat okupansi menunjukkan perbaikan namun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, kondisi pasar terus berpihak pada penyewa, sehingga pemilik bangunan harus bersikap fleksibel dan akomodatif terhadap mereka,” pungkasnya.