Solusi Macet Di Jakarta, Pakar: Tidak Perlu Bangun Infrastruktur dan Lupakan ERP

Tangerang, BisnisPro.id – Darmaningtyas selaku Pengamat transportasi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat tidak perlu membangun infrastruktur baru yang akan memakan biaya untuk mengatasi kemacetan DKI Jakarta.

Dirinya menilai, dari pada membangun proyek baru seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), jalan tol, jalan layang, serta pelebaran jalan, dia menganjurkan pemerintah menertibkan segala bentuk kegiatan yang mengganggu kelancaran jalan.

“Optimalisasi fungsi jalan dari segala bentuk disfungsi jalan, seperti parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan kegiatan-kegiatan warga yang sering menutup jalan,” kata Darmaningtyas.

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) itu mengatakan, selain optimalisasi fungsi jalan, ada sejumlah langkah yang disarankan oleh dirinya untuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, yaitu:

• Mewajibkan semua Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS di DKI Jakarta, baik pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat menggunakan angkutan umum secara bergiliran setiap hari. Pemerintah dapat memberikan tunjangan transportasi untuk ASN maupun pegawai BUMN/BUMD yang diwujudkan dalam bentuk voucher naik angkutan umum. sehingga mau tidak mau mereka akan naik angkutan umum.
• Melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang mengatur masalah penggunaaan angkutan umum, penguasaan garasi bagi pemilik angkutan mobil pribadi, pembatasan kendaraan bermotor pada kawasan dan waktu tertentu dan sebagainya.
• Pembangunan MRT, LRT, jalan tol, jalan layang, terowongan, jalan baru dan sebagainya sudah terbukti tidak mampu mengatasi kemacetan. Sebaliknya pembangunan jalan malah merupakan bentuk undangan untuk naik kendaraan pribadi.

Selain hal di atas, Darmaningtyas menyarankan pemerintah untuk tidak melanjutkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. 

“Lupakan ERP karena itu tidak akan pernah terwujud di DKI Jakarta selama masih banyak orang yang berkepentingan. Kalau mau dan serius, ERP integrasikan saja dengan sistem pembayaran tol dengan MLFF (multi lane free flow),” pungkas Darmaningtyas.