Teknologi Identitas Digital untuk Penguatan UMKM dan Peningkatan Layanan Masyarakat

Tangerang, BisnisPro.id – Digital Trust adalah kunci pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Digital Trust adalah sebuah kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital yang membuat orang merasa aman dan nyaman menggunakan perangkat digitalnya untuk menjelajahi dunia internet yang saling terhubung.

Salah satu pilar dari digital trust adalah teknologi identitas digital. Teknologi ini mampu mengamankan dan memberikan kendali penuh privasi data  pengguna yang juga berfungsi sebagai kunci untuk memasuki ekosistem digital.

Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, digitalisasi sangat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha, dan juga menjadi pondasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Nilai pasar ekonomi digital Indonesia, tambah Teten, diprediksi sekitar US$ 146 miliar yang merupakan nilai pasar terbesar di Asia Tenggara tahun 2025.

“Karena itu, Digital trust sangat penting dalam proses onboarding digital hingga mampu mencegah penyalahgunaan dan penipuan data serta yang lainnya,” jelas Teten (25/10/2022).

Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan digital untuk melindungi industri dalam negeri, UMKM, dan konsumen. Digitalisasi, kata Teten, akan mendorong tercapainya inklusi keuangan sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat  riil seperti kemudahan akses keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Imansyah menyoroti peran penyedia layanan identitas digital dalam mewujudkan inklusi keuangan digital. Menurut Imansyah, dengan teknologi, tatap muka menjadi tidak diperlukan, seperti kehadiran fintech yang memberikan kemudahan dengan berbagai inovasi keuangan digital.

“Di sisi lain, OJK berupaya menjalankan fungsi pengawasannya dengan terus memperhatikan inovasi. Disinilah VIDA dapat ikut mengambil andil dengan inovasinya, membantu OJK dalam tugas tersebut melalui ekosistem digital yang inovatif, serta memperkuat rasa percaya publik,” katanya.

VIDA yang dimaksud Imansyah adalah perusahaan fintech yang menyediakan teknologi identitas digital yang mampu meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat pada platform digital.

Niki Luhur, Founder dan Group CEO VIDA yang juga Anggota Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia mengatakan, untuk  membangun ekosistem digital yang ideal bagi seluruh pelaku ekonomi digital, diperlukan agen-agen pembangun infrastruktur digital yang bertanggung jawab.

“Kami, sebagai penyedia layanan identitas digital harus mampu menyajikan layanan yang terpercaya, handal, dan mudah digunakan. Karena, di banyak platform keuangan digital, kesehatan, dan marketplace, proses identifikasi, validasi, dan autentikasi identitas menjadi pintu masuk dari layanan tersebut,” jelasnya.

Gugus Tugas Digitalisasi Business 20 (B20) Indonesia meruapakan inisiatif Indonesia untuk mewujudkan inklusi digital di dunia. Gugus Tugas ini dipimpin oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Ririek Adriansyah, yang beranggotakan perwakilan dari 32 negara dan pelaku usaha di lebih dari 22 sektor industri yang berbeda.

Inklusi digital, menurut Ririek, harus diwujudkan karena arus digitalisasi kini telah banyak mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Namun, di tengah derasnya digitalisasi, masih saja ada beberapa pihak yang belum menikmati manfaat dari kehadiran teknologi dan dunia digital. Oleh karena itu, pelaku usaha dan pemerintah harus kian aktif berkolaborasi menghadirkan infrastruktur digital yang bisa diakses siapapun, kapanpun, dan di manapun agar bisa menghapus kesenjangan.

Lebih lanjut Niki menjelaskan, teknologi identitas digital memiliki potensi untuk mendorong ekonomi digital yang inklusif, infrastruktur yang aman dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada platform digital.  Untuk itu, kata Niki, para pemain industri seperti VIDA memahami pentingnya penerapan standar global dan praktik terbaik di industri bahkan hingga mencapai di atas standar kepatuhan atau beyond compliance. Salah satunya dengan menghadirkan teknologi biometrik yang menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada sekadar kata sandi atau PIN.

Di sinilah teknologi identitas digital berperan melindungi pengguna dari risiko kejahatan siber dan sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. “Sebagai penyedia layanan digital trust, kami terus berprinsip untuk menciptakan solusi yang berorientasi pada pengguna serta mudah diakses oleh siapa saja,” ujarnya.

Menurut Niki, teknologi akan mengakselerasi digitalisasi bagi masyarakat underserved community sesuai dengan salah satu rekomendasi dari Gugus Tugas Digitalisasi, yakni mendorong konektivitas universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah.

Beberapa manfaat lain, juga disampakan oleh Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.

Semuel mengatakan, manfaat dari hadirnya digital identity bagi tata kelola negara adalah dapat menjadi enabler untuk inklusivitas, karena masyarakat menjadi bisa mengakses layanan sosial, kesehatan, dan keuangan maupun layanan-layanan pemerintahan lainnya.

Manfaat berikutnya, tambah Semuel, adalah meningkatkan penghematan karena adanya interoperabilitas data dari identitas digital yang sah dapat digunakan dalam transaksi lintas sektor dan lintas negara.

Sementara untuk manfaat yang ketiga adalah dapat meminimalisir potensi pemalsuan identitas. “Standar teknologi identitas digital memiliki kriteria berlapis untuk memverifikasi identitas digital seseorang seperti melalui kode unik pelanggan, password, maupun karakteristik biometrik,” jelasnya.

Penulis : Cyna Juni