Apa Itu Bali Fintech Agenda? Simak Penjelasan BI

Nusa Dua, BisnisPro.id – KTT IMF-Bank Dunia pada hari Kamis (11/10/2018) meluncurkan 12 elemen kebijakan untuk membantu negara-negara anggotanya menikmati keuntungan dan kesempatan dari fintech sekaligus mengelola risikonya.

Panduan tersebut terangkum dalam Bali Fintech Agenda yang diluncurkan di sela-sela pertemuan IMF-WB Annual Meetings di Nusa Dua, Bali.

Bali Fintech Agenda nantinya akan menjadi kerangka kerja yang dapat dipertimbangkan oleh negara-negara dunia dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi finansial yang tumbuh dengan sangat cepat.

“Jadi, dalam dua hari ini banyak sekali dibahas tentang fintech dan ekonomi digital… dan menghasilkan 12 poin kesepakatan [berupa] guidance yang bisa kita lakukan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam press briefing di Nusa Dua, Kamis.

Berikut adalah penjelasan Onny mengenai ke-12 pokok-pokok Bali Fintech Agenda.

1. Menerima berbagai janji manfaat fintech, terutama akses. Jadi, dengan fintech pengguna dapat mengakses pasar, transaksi dapat terjadi tanpa harus bertemu.
2. Agar fintech dapat menyediakan teknologi-teknologi baru layanan keuangan, diperlukan infrastruktur investasi payment gateway dan acquiring sistem dari berbagai pelaku. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi berbagai jasa keuangan.
3. Mendorong kompetisi dengan interoperabilitas. Jadi, semua pemain terbuka, bisa saling menggunakan infrastruktur, instrumen apapun kartu apapun, termasuk membangun infrastruktur sendiri untuk kartu sendiri.
4. Bagaimana cara menumbuhkan fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengembangkan pasar finansial dengan kendala-kendalanya, seperti customer information dan kewajiban komersial, lalu meningkatkan infrastruktur agar transaksi berjalan lancar.
5. Memantau secara ketat digital ekonomi dan fintech serta memperdalam pemahaman terhadap sistem keuangan yang sedang berevolusi. Tetapi sebagai regulator tentu harus berikan regulasi yang bisa memberikan manfaat ke bisnis fintech sekaligus memitigasi risiko.
6. Perlunya harmonisasi kerangka kebijakan dan pengawasan otoritas sehingga tercipta aturan di semua lembaga yang bisa menumbuhkan digital ekonomi dan memitigasi risikonya.
7. Bagaimana menjaga integritas sistem keuangan, memahami, memitigasi risiko teknologi serta sejalan dengan aturan anti-money laundring dan pembiayaan terosisme.
8. Memodernisasi kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan memberi kepastian hukum bagi pengguna.
9. Memastikan stabilitas domestik sistem keuangan dan moneter. Regulasi fintech harus melihat dampaknya stabil pada operasional bank sentral dan pasar transmisi moneter.
10. Membangun infrastruktur keuangan dan data yang dapat memelihara manfaat dari fintech.
11. Mendorong kerja sama internasional yang dapat berupa information sharing antarregulator di dunia.
12. Meningkatkan monitor bersama terkait sistem moneter dan finansial.