Bawaslu Kota dan Provinsi Apresiasi Spanduk Tolak Politik Uang di Pondok Bahar

Tim Bawaslu Kota dan Provinsi sedang mendengar laporan warga terkait mulai maraknya praktek politik uang yang akan dimainkan oleh para bohir politik untuk memenangkan calegnya.

Tangerang, BisnisPro.id – Spanduk Menolak Politik Uang yang terpasang di Perumahan Pondok Bahar Permai, Kota Tangerang, tuai apresiasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang dan Provinsi Banten.

Pasalnya spanduk ajakan tolak politik uang tersebut dipasang sebagai bentuk protes oleh warga Pondok Bahar yang sangat geram dengan cara-cara tidak bermoral dari calon anggota legislatif untuk menang dalam Pemilu 2024.

Ketua Baswalu Kota Tangerang Kamarullah mengatakan, pihaknya tidak segan untuk menegur tim pemenangan, caleg maupun partai politik yang kedapatan melanggar aturan kampanye.

“Padahal kalau kita lihat warga komplek harusnya menjadi contoh tauladan bagi warga kampung lainnya, masa orang intelektual malah mengajarkan pola-pola tidak bermoral ini mereka lakukan apa sih targetnya?” ujarnya menyampaikan keluhan dari salah satu warga pada Bawaslu.

“Ya akan kami tegur, jika tidak koperatif maka akan kami tindak,” ujarnya.

Dalam spanduk tersebut dituliskan bahwa pemberi ataupun penerima politik uang akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit 200 juta hingga 1 miliar rupiah.

Salah satu warga Pondok Bahar, JD, mengatakan di wilayahnya ada beberapa titik yang dipasangi spanduk namun ia tidak mengetahui siapa yang memasang.

“Di Pondok Bahar, para warga beramai-ramai memasang spanduk tolak politik uang dengan biaya sendiri. Ada apa gerangan hingga berani merogoh kocek sendiri untuk memasang spanduk ini?” kata JD.

JD mengatakan, berkaca pada kejadian sebelumnya di pemilihan RW dan RT sudah terendus indikasi politik uang, ada warga yang melapor menerima sembako dan uang. Konsepnya dengan membina orang yang sudah diberi.

“Teknik permainan politik uang ini sangat merusak moral dan tatanan masyarakat, dipraktekan dengan menyusun simpul-simpul di masing-masing RW dan RT, dengan membentuk Korte (koordinator RT) yang masing-masing targetnya 25 KK di satu RT.”

“Tentunya ada bohir yang bermain disini agar berhasil memenangkan calon dukungannya.” pungkasnya. (*)