BP Tapera Siapkan 17,24 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah FLPP

Foto ilustrasi rumah subsidi

Tangerang, BisnisPro.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp17,24 triliun untuk program rumah Tapera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) hingga tanggal 15 September 2023.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menjelaskan bahwa total nilai pembiayaan tersebut mencakup 152.717 unit rumah yang tersebar di 9.838 perumahan yang dibangun oleh 6.494 pengembang. Pembiayaan ini dilakukan melalui 40 bank penyalur yang beroperasi di 33 provinsi, mencakup 390 kabupaten/kota.

Selain itu, BP Tapera memiliki komitmen untuk melakukan pemerataan penyaluran pembiayaan rumah Tapera FLPP di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi-provinsi di wilayah Sumatra. Ini mencerminkan upaya BP Tapera dalam mendukung akses perumahan bagi masyarakat di berbagai daerah, sejalan dengan misi untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.

“Kami berharap masyarakat di Provinsi Sumatra Selatan bisa memanfaatkan program pembiayaan perumahan untuk rumah Tapera ini karena rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas, dihuni dan tepat sasaran,” ujar Adi Setianto melalui siaran pers, Rabu (27/9/2023).

Di Provinsi Sumatra Selatan, tercatat bahwa bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp1,06 triliun telah diserap, mendukung pembangunan 9.811 unit rumah. Dalam konteks ini, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Basyaruddin Akhmad, menyampaikan apresiasinya terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Beliau menyoroti bahwa produk yang disediakan oleh BP Tapera tidak hanya melayani Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga merangkul masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Hal ini menunjukkan inklusivitas program pembiayaan perumahan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki karakteristik penghasilan yang lebih dinamis. Apresiasi tersebut mencerminkan kontribusi positif BP Tapera dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan perumahan di Provinsi Sumatra Selatan.

Pendapat tersebut juga mendapatkan dukungan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ. Beliau menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan layanan pembiayaan perumahan kepada pekerja informal, yang saat ini mencapai 12 persen dari total populasi. Pemberian layanan pembiayaan kepada pekerja informal akan memberikan akses perumahan yang lebih luas, sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam pengembangan infrastruktur perumahan.

Langkah ini tidak hanya mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan, tetapi juga mengakui keberagaman kondisi pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Dengan demikian, upaya ini dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perumahan bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor informal.

“Kami berharap peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Solusi apa yang bisa di-explore sehingga bisa mengatasi backlog,” jelas Herry.