Meski Ada PPN DTP, Backlog Properti Masih Tinggi

Tangerang, BisnisPro.id – Pelaku usaha di sektor properti sangat menantikan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengemukakan beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mengurangi jumlah backlog pemilikan rumah. Salah satunya adalah melalui pengembangan proyek strategis nasional (PSN) di sektor properti.

REI memandang bahwa pemerintah harus segera menyetujui PSN dalam industri properti, mengingat bahwa sektor ini memiliki dampak berantai (multiplier effect) pada hampir 185 industri lainnya.

“Kami REI berpandangan, sudah saatnya properti menjadi PSN. Kenapa? sesuai data properti ini saat ini properti menyumbang 14-16% terhadap PDB, berkontribusi pada APBN 9%, kemudian pada PAD 30-40%,” ungkap Joko, pada Rabu (25/10/2023).

Joko menegaskan bahwa pengadaan PSN melalui program “propertinomic” diyakini tidak hanya akan mengurangi backlog perumahan, tetapi juga akan berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Terlebih lagi, sektor properti merupakan industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, sehingga ini juga akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Apalagi kalau kita menghitung tahun 2035 itu penduduk yang ada di perkotaan mencapai 66%. Artinya, kalau tidak ada antsipasi (pengadaan perumahan), maka potensi kerugian negara sebesar Rp71,4 triliun per tahun,” jelas Joko.

Sebelumnya, Joko juga memberikan sambutan positif terhadap rencana pemerintah yang akan menyediakan dana sekitar Rp1,3 triliun untuk membebaskan para pembeli rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kami mengucapkan terima kasih dan ini adalah bagian dari konfirmasi Presiden atas permohonan kami. Dalam beberapa pertemuan, kami sampaikan [kepada presiden) bahwa sektor properti memang saat ini masih mengalami perlambatan dan masih belum rebound seperti industri lain,” ucapnya.

REI juga mengantisipasi bahwa dengan diberlakukannya kebijakan insentif tersebut, pasar properti dapat menerima tambahan dana hingga mencapai Rp10 triliun, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada ekonomi nasional sebesar Rp1,8 triliun.

“Yang jelas kami ada diskusi, sudah ada komunikasi juga dan Himbara menyambut baik dan memahami kondisi yang ada. Terlebih, DPK nya relatif trejaga baik, bahkan pertumbuhan DPK juga bagus positif sehingga kekhawatiran akan mereka segera (menaikkan suku bunga) itu tidak terjadi,” jelasnya.