Penyediaan Rumah Rakyat Di Indonesia Kalah Jauh Dibanding Malaysia

Tangerang, BisnisPro.id – Menurut Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, Indonesia masih terpaut jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia dalam hal penyediaan perumahan rakyat.

Hal ini diungkapkannya dalam sebuah diskusi yang membahas visi misi perumahan dari tiga pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa (7/11/2024).

“Betapa tidak tertinggal jauh, anggaran perumahan kita tidak sampai tiga persen dari jumlah APBN, hanya Rp 9,25 triliun (pagu tahun anggaran 2024). Sementara Singapura dan Malaysia sekitar 10 persen. Bandingkan pula dengan anggaran pertanahan yang mencapai Rp 135,44 triliun,” ungkap Panangian.

Ketidakcukupan anggaran perumahan telah memperlebar jurang antara kebutuhan dan realisasi hunian, yang dalam istilah umum dikenal sebagai backlog. Meskipun Pemerintah telah memiliki visi untuk mencapai nol ketimpangan atau zero backlog hunian pada tahun 2045, kenyataannya masih jauh dari mencapai tujuan tersebut.

Panangian menawarkan sebuah formula yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah, terutama oleh pemerintahan yang akan datang setelah Pemilu 2024. Formula ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu membangun setidaknya 1,3 juta unit per tahun. Jumlah ini harus diwujudkan agar backlog sebanyak 12,75 juta unit, ditambah dengan kebutuhan hunian sebanyak 700.000 hingga 800.000 rumah tangga baru per tahun, dapat diatasi dalam kurun waktu 21 tahun mendatang. Tanpa upaya keras seperti ini, usaha pengurangan backlog yang sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo hanya akan menjadi impian semata.

Menurut Panangian, pemerintahan yang akan datang harus mampu membangun 500.000 unit rumah tapak, 500.000 unit rusunami di perkotaan, dan 3 juta rumah di pedesaan untuk mencapai target tersebut.