Pj Gubernur Anies Disarankan Evaluasi Program Sumur Resapan DKI Jakarta

Tangerang, BisnisPro.id – Buruknya cuaca Jabodetabek akhir-akhir ini mengakibatkan banjir parah di berbagai daerah khususnya Jakarta. Dalam seminggu terakhir ketinggian air banjir terparah diketahui adalah mencapai 2 meter. Hal ini kemudian menunjukan keefektifan program sumur resapan yang sempat dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Program sumur resapan mulai dievaluasi kurang memiliki kegunaan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal tersebut dikarenakan sifat tanah di Jakarta adalah tanah jenuh yang sulit untuk menyerap air ungkap pengamat tata kota Yayat Supriatna.

“Tingkat keberhasilanya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat,” ujar Yayat, pada Kamis (13/10/2022).

Dirinya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan metode lain menambah kegunaan sumur resapan yang sudah ada untuk mengurangi banjir parah yang terjadi akhir-akhir ini.

“Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah. Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja,” kata Yayat.

Yayat memberikat pesan untuk penerus Anies Baswedan, yaitu Pj Gubernur DKI Jakarta yaitu Heru Budi Hartono harus bisa meninjau ulang program sumur resapan yang sudah ada demi bisa mengatasi banjir di Jakarta.

“Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan,” Tambahnya.

Heru Budi harapanya harus mampu untuk mengevaluasi program-program yan dianggap tidak memiliki efektivitas baik dalam menangani banjir di Jakarta. Dengan demikian, gubernur yang akan datang selanjutnya bakal lebih diringankan untuk segera membuat program baru yang lebih baik di sektor lain.

“Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak,” tuturnya.

Jika sudah melewati tahap evaluasi, maka akan membuat terang suatu masalah dan terciptanya transparansi keberhasilan yang akan diungkap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis,” tuturnya.

Diketahui bahwa sebelumnya dalam menurut dokumen Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Anies, mengungkap bahwa kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta rawan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3% dan 13 aliran sungai di daerahnya.

Maka, dalam usaha penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya melakukan normalisasi aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton (sheetpile). Debit air yang datang dari selatan Jakarta ke menuju arah utara Jakarta, menurut RPD tersebut bisa dialihkan terlebih dahulu melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.

“Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa
dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” ungkap data RPD.