REI : Kita Butuh Lembaga Riset Properti Nasional

Tangerang, BisnisPro.id – Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melakukan kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia. Dalam agenda kunjungan tersebut, DPP REI mengungkapkan sejumlah poin rencana kerja yang akan dijalankan selama periode 2023 hingga 2027.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan bahwa komitmen mereka adalah untuk meningkatkan kinerja sektor properti nasional melalui serangkaian kajian strategis. Salah satu inisiatif yang sedang digarap oleh DPP REI adalah merumuskan pendirian lembaga riset yang akan memiliki kemampuan untuk menyediakan basis data pasar properti dalam negeri. Langkah ini dianggap penting dalam upaya menggenjot kinerja sektor properti nasional.

“Saat ini industri properti tidak punya lembaga yang menggawangi dari sisi data. Masing-masing punya data dan rencana sendiri. Bahkan kalau kita tanya ini datanya seperti apa? distribusinya seperti apa? kita belum bisa mendapatkan hasil yang memadai,” kata Joko pada Rabu (6/9/2023).

Joko memberikan contoh konkret dengan menyebutkan data mengenai kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog, yang dilaporkan mencapai angka sekitar 12,7 juta. Namun, ia menekankan bahwa data ini terlihat berbanding terbalik dengan situasi pasar properti nasional saat ini yang masih mengalami kelebihan pasokan atau oversupply.

“Angka backlog-nya 12,7 juta, tapi somehow teman-teman [developer] susah juga menjual. Padahal jelas-jelas dikatakan yang membutuhkan dan belum mendapat rumah ada 12,7 juta. Ini yang nanti semoga bisa kita sajikan bersama [datanya],” tambahnya.

Dalam kunjungan media REI ke Wisma Bisnis Indonesia, turut hadir juga Wakil Ketua Umum REI bidang Komunikasi, Promosi, dan Pameran, Ikang Fauzi, serta Direktur Eksekutif dan Kepala Sekretariat DPP REI, Dani Muttaqin. Sebelumnya, REI baru-baru ini mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) periode 2023-2027 pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023.

Dalam konteks pengukuhan tersebut, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan bahwa ada tiga hal penting yang akan menjadi prioritas utama DPP REI pada tahun ini.

Pertama, mereka akan berupaya memastikan kelancaran semua regulasi, kebijakan pemerintah, perizinan, dan akses pembiayaan perbankan terkait dengan sektor properti. Kedua, terkait dengan kinerja, DPP REI periode 2023-2027 akan mendirikan Badan Kajian Strategis (BKS) yang akan berfungsi sebagai pusat riset, analisis, dan verifikasi berdasarkan data.

Dengan hadirnya BKS ini, Joko menekankan bahwa seluruh pengurus REI diharapkan dapat berbicara berdasarkan data yang sesuai dengan kebijakan organisasi. Ketiga, REI berkomitmen untuk terus membangun hubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan memperkuat posisi REI sebagai organisasi perusahaan properti yang dihormati dan memiliki integritas.