Developer Properti Tunda Bangun Hunian Komersil di IKN

Tangerang, BisnisPro.id – Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk menggarap pembangunan hunian komersil atau swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN), asalkan terdapat permintaan yang memadai untuk hunian tersebut.

Menurutnya, proses pemindahan sebuah kota memang memerlukan waktu yang tidak singkat dan melibatkan pembentukan ekosistem baru. Perkiraan mereka adalah bahwa permintaan untuk hunian komersil di IKN baru akan muncul sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan.

Pada tahap awal, fokus pemerintah adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Ini merupakan langkah penting dalam proses pengembangan IKN dan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam struktur dan dinamika perkotaan di Indonesia.

“Itu IKN kan bertahap, masih butuh waktu 5-10 tahun ketika kita berbicara mengenai hunian swasta atau fasilitas non pemerintah,” kata Joko, pada Minggu (18/2/2024).

Saat ini, memang sudah terlihat adanya investasi swasta murni yang mulai masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk membangun beragam fasilitas kota. Investasi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti hiburan, kesehatan, pendidikan, perbelanjaan, dan lain sebagainya.

Ini menunjukkan bahwa minat dan keyakinan dari sektor swasta terhadap potensi pengembangan IKN semakin meningkat. Investasi ini diharapkan akan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung transformasi IKN menjadi sebuah kota yang berfungsi penuh dan berdaya saing tinggi.

“Ketika di sana harus ada rumah sakit, ketika ada pendidikan, rumah makan, nah private setor yang akan tumbuh dahulu di sana,” tambah Joko.

Tentunya, fasilitas-fasilitas yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membutuhkan karyawan non-PNS untuk mengoperasikan dan mengelola berbagai layanan yang disediakan. Seiring dengan berkembangnya infrastruktur dan layanan di IKN, akan terjadi peningkatan permintaan akan hunian bagi para karyawan tersebut. Namun, seperti yang disampaikan oleh Joko, proses ini juga membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sektor properti, khususnya yang diwakili oleh Real Estate Indonesia (REI), dapat melihat ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Mereka dapat memperhatikan perkembangan ini dan mengalokasikan investasi mereka untuk membangun hunian yang memenuhi kebutuhan para karyawan non-PNS di IKN. Dengan demikian, REI dan para pengusaha properti lainnya dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekosistem kota yang berkelanjutan di IKN.

“Pada saatnya ketika kebutuhan itu akan ada, dan kami akan mengambil peran itu,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah sedang fokus membangun hunian untuk menyediakan tempat tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara pada tahap pertama Juli 2024 mendatang. Pada tahap ini, sedang dibangun sekitar 47 tower rusun (rumah susun) dan beberapa rumah tapak untuk jabatan menteri.

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan awal dalam proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Dengan memastikan tersedianya hunian bagi PNS yang akan dipindahkan, pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi transisi yang lancar dan memastikan keberlangsungan operasional pemerintahan di IKN.

Pembangunan hunian ini juga menjadi langkah awal dalam mengembangkan infrastruktur perumahan di IKN, yang diharapkan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan penduduk di kawasan tersebut.