PUPR Rencanakan Skema Cicilan KPR Bunga Flat 35 Tahun

Tangerang, BisnisPro.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga flat dan tenor 35 tahun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), saat ini sedang merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan jangka waktu hingga 35 tahun. Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, menyatakan bahwa peninjauan terhadap skema tenor panjang ini, beserta suku bunga flat, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dari skema KPR yang berlaku saat ini.

“Flat 35 ini sedang kita kaji. Kaitannya bagaimana membuat KPR yang efisien, jadi semakin sedikit uang [yang dikeluarkan] pemerintah tapi jumlahnya [penyalurannya] besar,” jelasnya, dikutip pada Jumat (29/12/2023) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Herry juga menjelaskan bahwa skema bunga flat selama 35 tahun diadopsi dari praktik pemberian KPR di Jepang. Meskipun demikian, perihal kepastian durasi tenor sepanjang 35 tahun masih terus dalam tahap pembahasan.

Untuk mendukung implementasi skema tersebut, Herry mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalankan koordinasi yang intensif dengan beberapa bank penyalur. Ia menegaskan bahwa nantinya beban bunga yang dikenakan kepada peminjam akan tetap sebesar selama periode 35 tahun tersebut.

“Kita sudah ada skemanya, kita harapkan tahun 2024 sudah ada pilot [project], lalu nanti akan kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Kalau itu sudah, flat 35 sebetulnya sudah terbentuk tuh, tinggal kita buat tenornya,” ungkapnya.

Herry juga menambahkan bahwa program “flat 35” ini merupakan salah satu modifikasi dari penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Jadi dengan produk baru ini sudah fix, tinggal tenornya saja mau 35 atau 30 [tahun]? Kalau hari ini exercise kita di 30 tahun, tapi sebetulnya dibikin 35 juga tidak apa-apa, toh akan dievaluasi berdasarkan penerima manfaat,” Herry menambahkan.

Rumusan program di sektor perumahan ini diinisiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan rumah atau backlog, yang berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mencapai 12,71 juta rumah tangga. Dari jumlah tersebut, backlog kepenghunian mencapai 6,98 juta rumah tangga, sementara 29,56 juta rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Herry menegaskan bahwa ke depannya, partisipasi dan komitmen yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan menciptakan lingkungan yang sehat. Terlebih lagi, pemerintah menargetkan untuk mencapai posisi zero backlog pada tahun 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, Herry menilai bahwa masih diperlukan penyediaan suplai rumah layak huni sekitar 1,5 juta rumah per tahun.

“Kalau 2045 harus zero, program harus ditingkatkan. Jadi, berapa programnya untuk membuat dia 0 backlog, kalau hari ini 220.000, BSPS ada 150.000, tapi BSPS untuk yang tidak layak huni, bukan bangunan. Jadi kalau 220.000, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta (rumah) per tahun,” pungkasnya.